BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah mempercepat kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak sekadar menjadi bangunan, tetapi juga mampu menyediakan kebutuhan pokok, menyalurkan bantuan pangan serta mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat.
Dari sekitar 28.000 gedung koperasi yang telah rampung dibangun, baru 10.070 unit yang dinyatakan siap beroperasi penuh. Pemerintah pun mengintensifkan pemeriksaan lapangan untuk memastikan fasilitas, pasokan barang, transportasi, hingga layanan pendukung tersedia sebelum koperasi menjalankan fungsinya secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat meninjau KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).
Pemantauan itu menjadi bagian dari monitoring serentak yang berlangsung selama delapan hari ke depan sesuai arahan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus mempercepat kesiapan koperasi yang telah dibangun.
"Sekarang jumlah koperasi yang sudah siap beroperasi mencapai 10.070 unit. Sementara gedung yang sudah selesai dibangun sekitar 28.000 unit. Kita targetkan sampai akhir tahun bisa mencapai lebih dari 35.000 unit," ujar Zulkifli.
Menurutnya, percepatan pembangunan daerah perlu diimbangi dengan kesiapan operasional agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Pemerintah juga menargetkan pengembangan jaringan KDKMP hingga sekitar 80.000 unit.
Salah satu aspek utama yang diperiksa adalah ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, termasuk pupuk, beras, dan gas elpiji 3 kilogram. Pemerintah juga mengevaluasi sarana transportasi berupa mobil, sepeda motor, dan mobil pikap untuk mendukung kelancaran distribusi.
KDKMP diharapkan menjadi titik layanan yang memudahkan masyarakat desa memperoleh kebutuhan pokok bersubsidi tanpa harus pergi jauh untuk mendapatkannya.
"Penyaluran barang bersubsidi akan dipusatkan di Koperasi Desa. Jadi masyarakat desa tidak perlu repot, cukup datang ke Koperasi Desa Merah Putih," tegas Zulkifli.
Selain mengecek ketersediaan barang, pemerintah menyiapkan penyaluran beras bersubsidi sebanyak satu juta ton untuk membantu menjaga keterjangkauan harga di tengah kenaikan harga beras di pasaran.
Beras tersebut dipasarkan melalui koperasi dengan harga Rp12.500 per kilogram, sebagaimana disampaikan Zulkifli dalam peninjauan tersebut.
"Kehadiran koperasi sebagai pusat distribusi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang ditetapkan pemerintah," kata dia.
Di samping distribusi pangan bersubsidi, pemerintah juga bersiap menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran ditargetkan mulai berlangsung pekan ini setelah proses pencairan dan transfer anggaran dari Kementerian Keuangan selesai.
Program tersebut menyasar 33,2 juta penerima. Setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram dan disalurkan sekaligus.
"Bantuan pangan sudah kita siapkan untuk Oktober, November, dan Desember. Saya kira minggu ini sudah mulai berjalan setelah uangnya dicek dan ditransfer dari Kementerian Keuangan," kata Zulkifli.
Bantuan diberikan secara gratis, terutama kepada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Kebijakan ini diharapkan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan meringankan pengeluaran pangan, terutama di tengah tekanan kebutuhan hidup dan dampak musim kemarau.
Pengembangan KDKMP tidak hanya berfokus pada distribusi barang, tetapi juga perluasan akses layanan keuangan. Dalam kunjungan tersebut, KDKMP Desa Bumi Sari telah dilengkapi layanan BRILink yang memungkinkan warga melakukan transaksi tanpa harus mendatangi kantor bank.
"Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat melakukan penyetoran dan penarikan uang. Layanan tersebut juga diharapkan mendukung aktivitas ekonomi warga, termasuk pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha," kata dia.
Zulkifli menjelaskan, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan BRI melalui koperasi dengan rekomendasi dari pengurus koperasi sebagai salah satu persyaratan yang disebutkan.
Selain layanan perbankan, KDKMP Desa Bumi Sari telah menyediakan pupuk, elpiji 3 kilogram, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pembayaran listrik direncanakan turut tersedia di lokasi tersebut, sementara layanan Pos Indonesia disiapkan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada warga.
Zulkifli mengakui, pengoperasian program berskala nasional yang melibatkan berbagai instansi dan BUMN membutuhkan proses serta koordinasi yang berkelanjutan. Karena itu, monitoring dilakukan untuk memastikan setiap koperasi memiliki fasilitas dan dukungan yang memadai.
"Pemerintah memiliki harapan keberadaan KDKMP dapat memangkas jarak masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok, layanan keuangan, dan berbagai layanan ekonomi lainnya," tutupnya. (*)
