BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung melalui pengembangan Waterfront City yang terintegrasi.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju" yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Menurut Mirza, sektor pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Lampung. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena wisatawan yang datang ke Lampung cenderung hanya tinggal dalam waktu singkat dan belum banyak membelanjakan uangnya di daerah.
"Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, maka ekonominya tumbuh," kata Mirza.
Ia menyebut, rata-rata pengeluaran wisatawan yang datang ke Lampung sekitar Rp2 juta dengan lama tinggal sekitar 1,3 hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan memperbanyak pengalaman wisata atau experience yang dapat dinikmati wisatawan.
Berdasarkan paparan Mirza, aktivitas pariwisata saat ini menghasilkan sekitar Rp55 triliun atau sekitar 9,4 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Potensi tersebut, kata dia, masih dapat ditingkatkan secara signifikan apabila lama tinggal wisatawan diperpanjang.
Jika rata-rata lama tinggal meningkat dari 1,3 hari menjadi 1,5 hari, nilai ekonomi pariwisata diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp70 triliun. Sementara jika dapat mencapai dua hari, nilainya diperkirakan mencapai Rp100 triliun.
"Kalau dinaikkan ke dua hari, naiknya Rp100 triliun. Jadi menjadi satu mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa," ujarnya.
Mirza menilai persoalan utama pariwisata Lampung bukan semata-mata jumlah wisatawan, melainkan bagaimana membuat wisatawan bertahan lebih lama dan mengeluarkan lebih banyak uang di daerah.
Ia mencontohkan wisatawan yang datang setelah melihat destinasi di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Setelah mengunjungi objek wisata, wisatawan sering kali kembali ke Bandar Lampung untuk menginap sebelum melanjutkan perjalanan.
Lampung Selatan, misalnya, disebut sebagai salah satu tujuan utama wisatawan nusantara di Lampung. Namun, rata-rata wisatawan hanya berada di daerah tersebut sekitar empat jam.
Hal yang sama terjadi di Pesawaran. Wisatawan yang datang juga rata-rata hanya menghabiskan waktu sekitar empat jam sebelum kembali ke Bandar Lampung.
"Jadi numpang, lihat, foto-foto, balik lagi. Karena experience-nya enggak ada dan lain-lain, itu menjadi permasalahan utama," jelasnya.
Karena itu, pemerintah perlu membangun kawasan wisata yang mampu menawarkan pengalaman lebih beragam sehingga wisatawan memiliki alasan untuk memperpanjang kunjungannya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jajaran Pemprov Lampung tengah mendorong penataan kawasan wisata secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota.
Mirza menjelaskan, Pemprov Lampung sedang merencanakan integrasi kawasan wisata bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan dan Tanggamus.
Menurutnya, setiap kawasan memiliki karakteristik berbeda sehingga pendekatan pengembangannya juga tidak harus sama.
"Kawasan Selatan kita buat eksklusif, ada ITDC. Di kawasan Pesawaran kita buat kawasan wisata terpadu. Dan yang terakhir di Bandar Lampung," katanya.
Untuk Bandar Lampung, pengembangan akan diarahkan pada kawasan pesisir melalui konsep Waterfront City. Mirza menilai Waterfront City merupakan salah satu pekerjaan rumah lama yang belum terselesaikan karena penataannya melibatkan banyak kepentingan dan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah kota.
Ia menekankan, kawasan pesisir tersebut membutuhkan keterlibatan Pemerintah Provinsi Lampung karena berkaitan dengan kewenangan dan kepentingan lintas sektor.
"Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh Kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan masterplan ini, swasta harus sepakat dengan masterplan ini," ujarnya.
Menurut Mirza, konsep Waterfront City sebenarnya telah dirancang sejak sekitar 15 tahun lalu. Namun, pelaksanaannya tidak sederhana karena kawasan pesisir Bandar Lampung memiliki banyak kepentingan.
Di kawasan tersebut terdapat berbagai fungsi ruang, mulai dari kawasan industri, permukiman, kawasan strategis, aktivitas Pelindo, kawasan nelayan hingga ekosistem mangrove.
Ia mencontohkan keberadaan masyarakat nelayan yang telah tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir selama puluhan tahun. Karena itu, setiap penataan harus memperhitungkan keberadaan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang sudah berlangsung.
Selain itu, terdapat pula kawasan Pulau Pasaran dan ekosistem mangrove yang harus menjadi bagian dari perencanaan.
"Dari desain, kita harus menata. Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh Kotamadya sendiri," katanya.
Mirza juga menekankan pentingnya kepastian bagi pihak swasta. Pemerintah harus memberikan kepastian mengenai arah penataan kawasan sehingga investasi yang masuk dapat berjalan sesuai dengan rencana besar Waterfront City.
Sebaliknya, pihak swasta juga diminta mengikuti masterplan yang telah disepakati dan tidak hanya mengambil keuntungan dari kenaikan nilai tanah akibat infrastruktur dan pengembangan pemerintah.
"Bisnis hidup, maka harus kolaborasi. BUMN, BUMD, swasta, Pemprov dan lain-lain. Baru penataan ini akan bisa berjalan," tegasnya.
Selain sebagai kawasan pariwisata, Mirza menilai Waterfront City dapat menjadi salah satu modal pertumbuhan Kota Bandar Lampung di masa depan.
Ia menjelaskan Bandar Lampung berpotensi mengalami bottleneck pertumbuhan karena keterbatasan ruang untuk ekspansi.
Ke arah pantai, ruang pertumbuhan terbatas karena berbatasan dengan laut. Sementara ke wilayah lain, perkembangan kota juga bersinggungan dengan kawasan Natar, Pesawaran dan Lampung Selatan yang telah berkembang sebagai kawasan industri maupun permukiman.
"Ini adalah salah satu modal Bandar Lampung untuk tumbuh. Jadi ini sangat penting," ujarnya.
Menurut Mirza, selain membuka ruang pertumbuhan baru, pemerintah juga perlu melakukan rekayasa ulang dan penataan kembali sebagian kawasan agar perkembangan kota dapat berlangsung lebih terarah.
Mirza menekankan, infrastruktur dan pengembangan Waterfront City tidak bisa hanya mengandalkan investasi pemerintah. Keterbatasan aset pemerintah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi dengan pihak swasta dan badan usaha.
Ia menyebut, dalam kawasan yang luas tersebut, lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya sekitar 1,5 hektare. Padahal, lahan pemerintah dapat menjadi anchor atau pemicu awal pengembangan kawasan.
Menurutnya, konsep serupa juga berlaku dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebuah kawasan tidak cukup hanya memiliki desain atau gambar, tetapi membutuhkan aset dan modal yang nyata untuk menjadi anchor investasi.
"Artinya perlu ada kolaborasi yang baik. Ini kita buat desain, tapi intinya kita mau menyuruh swasta yang membangun desain ini. Kita mau BUMN yang bangun, negara, Pemprov, Pemerintah Pusat yang bangun," katanya.
Mirza menjelaskan sebagian pemilik lahan dan pihak swasta disebut telah mengemukakan kesiapan untuk mendukung infrastruktur dan pengembangan kawasan tersebut, termasuk jika diarahkan membangun hotel, pusat perbelanjaan maupun fasilitas lainnya.
Untuk menarik investasi, Mirza mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan insentif bagi investasi di sektor pariwisata.
Ia menyebut adanya kebijakan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan besaran yang dapat mencapai 30 hingga 50 persen, tergantung kebijakan dan jenis investasinya.
Ke depan, insentif juga dapat dikembangkan melalui skema KEK, termasuk kemungkinan pemberian keringanan pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan.
"Sekarang ini kita lagi berlomba-lomba memberikan insentif agar swasta itu bangun," katanya.
Menurut Mirza, dunia usaha pada dasarnya siap berinvestasi selama terdapat kepastian mengenai arah infrastruktur dan pengembangan, regulasi dan kawasan yang akan dikembangkan.
Karena itu, kolaborasi harus dibangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Dukungan tersebut tidak hanya dibutuhkan dari pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat, BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat.
Mirza mengakui masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan dalam mewujudkan Waterfront City. Termasuk kemungkinan penataan ulang maupun relokasi di sebagian titik yang nantinya harus dibahas secara matang.
Karena itu, ia meminta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) turut berkontribusi dalam menyusun penyesuaian rencana pola ruang kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, khususnya Waterfront City.
Perencanaan tersebut, menurutnya, harus menghasilkan langkah yang dapat diselenggarakan dan mampu mengikuti perkembangan zaman.
"infrastruktur dan pengembangan harus diawali dengan perencanaan kawasan yang terintegrasi. Integrasi tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam gambar atau masterplan, tetapi harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan," kata dia.
Kedua, infrastruktur dan pengembangan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
Menurut Mirza, pertumbuhan ekonomi memang menjadi tujuan infrastruktur dan pengembangan, tetapi aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan.
“Isu lingkungan dan isu sosial itu harus terdepan. Mitigasi kita nomor satu adalah lingkungan harus paling dijaga, sosial harus dijaga,” tegasnya.
Ketiga, pemerintah perlu menetapkan quick wins atau proyek awal yang realistis. Tahapan infrastruktur dan pengembangan harus disusun secara jelas, termasuk menentukan proyek yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur dan pengembangan Waterfront City diharapkan tidak berhenti pada konsep dan desain, tetapi dapat diwujudkan secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor," tutupnya. (*)
