BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menemukan tujuh paket pekerjaan jalan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Way Kanan tahun 2025 terdapat kekurangan volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp938 juta.
Temuan BPK Perwakilan Lampung ini dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, yang dikutip pada Sabtu (3/10/2026).
BPK mencatat, tujuh paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi itu bernilai kontrak sebesar Rp9.908.299.260. Paket pekerjaan tersebut digelar oleh enam penyedia jasa konstruksi.
Pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi tersebut telah diserahterimakan dari penyedia jasa konstruksi kepada PPK. Atas serah terima tersebut, penyedia telah menerima pembayaran pada tahun 2025 sebesar Rp9.412.883.201 untuk tujuh pekerjaan.
“Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, back up data, as built drawing, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama Pelaksana aktivitas, Konsultan Pengawas, PPK, Pengawas Teknis dan Inspektorat serta hasil pengujian laboratorium independen terhadap lima paket pekerjaan peningkatan jalan yang di uji petik menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp326.518.222 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp531.135.635 atau keseluruhan sebesar Rp857.653.857,” tulis BPK.
Adapun lima paket pekerjaan jalan itu adalah peningkatan dan rekonstruksi jalan Simpang Kelapa-Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan nilai kontrak Rp1.994.892.096, peningkatan jalan Jaya Tinggi-Kasui Lama Kecamatan Kasui nilai kontrak Rp1.297.069.477, peningkatan dan rekonstruksi Jalan Gunung Sari Simpang Tiga (lanjutan) nilai kontrak Rp2.325.527.601, peningkatan jalan Kampung Bumi Agung pada ruas Bumi Agung-Simpang Karangan Kecamatan Bumi Agung nilai kontrak Rp998.454.515 dan infrastruktur dan pengembangan jalan Kampung Tanjung Sari Kecamatan Blambangan Umpu (lanjutan) nilai kontrak Rp1.995.139.418.
“Kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak diantaranya terjadi pada item pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), lapis fondasi agregat kelas A, beton struktur, fc 25 Mpa, beton struktur, fc 25 Mpa dan lapis fondasi telford/onderlaagh,” beber BPK.
BPK melanjutkan, hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, back up data, as built drawing, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama Pelaksana aktivitas, Konsultan Pengawas, PPK, Pengawas Teknis dan Inspektorat terhadap dua paket pekerjaan peningkatan jalan menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp81.140.298 terdiri dari rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Way Talang Sawah 2025 nilai kontrak Rp798.299.305 dan rehabilitasi lanjutan jaringan irigasi D.I. Way Talang Siring Panjang 2025 nilai kontrak Rp498.916.848.
Kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak diantaranya terjadi pada item pekerjaan pasangan batu, plesteran dan acian.
“Dengan demikian, atas tujuh paket pekerjaan jalan dan irigasi pada Dinas PUPR terdapat kekurangan volume sebesar Rp407.658.520 (Rp326.518.222,00 + Rp81.140.298,03) dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp531.135.635,91 atau seluruhnya sebesar Rp938.794.155,” jelas BPK.
Menurut BPK, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp938.794.155,94 (Rp407.658.520,03 + Rp531.135.635,91).
Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas PUPR belum sepenuhnya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan aktivitas pada satuan kerjanya serta PPK dan PPTK terkait belum mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Kemudian, Pengawas Teknis, Konsultan Pengawas dan Tim PHO tidak melaksanakan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan menguji kualitas dan perhitungan volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; Penyedia jasa konstruksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas PUPR menuturkan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK merekomendasikan Bupati Way Kanan agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan aktivitas jalan pada satkernya; Menginstruksikan PPK dan PPTK agar mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
“Serta memproses kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan Belanja Modal Jalan sebesar Rp938.794.155,94 (Rp407.658.520,03 + Rp531.135.635,91) sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah,” tandasnya. Sampai berita diterbitkan kepala Dinas PUPR Way Kanan belum bisa dihubungi.
Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Senin 05 September 2026, dengan judul "Tujuh Paket Pekerjaan Jalan-Irigasi Dinas PUPR Way Kanan Kekurangan Volume 938 Juta"
