BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Markas Besar TNI akhirnya memberikan penjelasan terkait keberadaan personel yang melakukan pengamanan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Kramat Pela, Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari institusi Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas negara.
"Benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 mengenai perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya," ujar Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026) dikutip dari Detik.com.
Ia juga membantah anggapan yang mengaitkan pengamanan tersebut dengan berbagai isu yang tengah berkembang, termasuk penggeledahan yang sebelumnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya di sebagian lokasi.
Menurutnya, pengamanan yang dilakukan personel TNI merupakan aktivitas yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.
"Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Sementara informasi mengenai penggeledahan oleh Polri merupakan proses yang berbeda dan sepenuhnya menjadi kewenangan Polri," tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (8/7/2026) malam, puluhan personel TNI terlihat berjaga di sekitar rumah dinas maupun kediaman pribadi Jampidsus Febrie Adriansyah. Kehadiran aparat berseragam tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.
Hingga Kamis siang, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan permintaan pengamanan terhadap rumah Jampidsus tersebut. Namun, penjelasan dari Puspen TNI memastikan bahwa langkah itu merupakan bagian dari pelaksanaan aturan yang memberikan perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
