Wednesday, 18 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Sidang Korupsi Dana PI 10 Persen, Saksi Ahli Sebut Pembentukan Anak Usaha BUMD Harus Lewat Perda Baru

18 November 2026 16:00 WIB
Oleh: Dewi Kartika
Dibaca: 4 kali
Bagikan:
Sidang Korupsi Dana PI 10 Persen, Saksi Ahli Sebut Pembentukan Anak Usaha BUMD Harus Lewat Perda Baru
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Pembentukan anak usaha dari suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) baru, bukan melalui revisi Perda.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara, W. Riawan Tjandra saat dihadirkan secara Daring oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perkara dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES), di Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (18/11/2026).

PT Lampung Energi Berjaya (LEB) yang merupakan anak usaha dari BUMD Pemprov Lampung PT Lampung Jasa Utama (LJU) dibentuk melalui revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembentukan BUMD PT LJU.

Riawan menilai perubahan suatu perda dan pembentukan perda itu sebenarnya dua hal yang secara hukum administrasi tidak persis sama.

"Kalau perubahan itu sebenarnya di dalam perda sudah diatur hal yang akan dirubah. Misalnya perubahan APBD, itu sudah ada APBD-nya, hanya mungkin melakukan perubahan pada angkanya. Tetapi kalau membentuk sesuatu yang baru, tentu tidak bisa dengan melakukan suatu perubahan, karena logika hukum administrasinya sesuatu yang dibentuk itu kan belum ada. Maka membentuknya itu harus dengan suatu perda baru, bukan dengan suatu perubahan peraturan daerah," jelas Riawan.

Selain itu terkait tanggal 7 Mei 2019, Orang nomor satu di Lampung terpilih Arinal Djunaidi yang pada saat itu belum dilantik sudah mengatur pembentukan anak usaha BUMD PT Lampung Jasa Utama, Riawan mengungkapkan jika benar hal tersebut maka tindakan itu tidak dapat dibenarkan, karena ketiadaan kewenangan.

"Ketiadaan kewenangan ini kalau kita kaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, itu masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang," pungkasnya.

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari