BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
2026 (SE2026) di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 88 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menargetkan pendataan dapat mencapai 100 persen sebelum 17 Agustus 2026, meskipun secara resmi pelaksanaan sensus masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Untuk mengejar sisa target tersebut, BPS Provinsi Lampung memperkuat edukasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, salah satunya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang menaungi 37 organisasi kesukuan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam agenda Sosialisasi dan Pendataan SE2026 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) BPS Provinsi Lampung dengan FPK Provinsi Lampung, di Aula Pusiban, Kompleks Pemprov Lampung, Sabtu (8/8/2026).
Ahmadriswan menjelaskan, capaian 88 persen menunjukkan proses pendataan telah berjalan cukup baik. Namun, untuk menuntaskan sisa sekitar 12 persen, petugas masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan.
Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah warga maupun pelaku usaha tidak berada di rumah atau tempat usahanya saat petugas datang. Sebagian sedang bekerja atau melakukan aktivitas lain sehingga petugas harus melakukan kunjungan ulang.
Selain itu, petugas juga masih menemukan penolakan dari sebagian masyarakat karena belum sepenuhnya memahami dan mempercayai agenda Sensus Ekonomi. Ada warga yang khawatir data yang diberikan akan bocor atau digunakan untuk kepentingan lain, termasuk dikaitkan dengan urusan perpajakan.
Karena itu, menurut Ahmadriswan, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penyelesaian pendataan.
Ia menggarisbawahi, Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan pemeriksaan maupun penetapan pajak. Data yang disampaikan masyarakat dan pelaku usaha juga dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik.
"Sensus Ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan urusan pajak. Masyarakat tidak perlu takut untuk didata. Kerahasiaan data dijaga dan hasil sensus digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi serta perkembangan perekonomian sebagai dasar perumusan kebijakan infrastruktur dan pengembangan,” ujar Ahmadriswan.
Dengan progres yang telah mencapai 88 persen, BPS memiliki harapan dukungan berbagai elemen masyarakat dapat mempercepat penyelesaian sisa pendataan.
"Target kita tentu 100 persen. Kita memiliki harapan sebelum 17 Agustus 2026 pendataan sudah dapat dituntaskan, meskipun batas pelaksanaan Sensus Ekonomi masih sampai akhir Agustus,” katanya.
Menurut Ahmadriswan, keberhasilan SE2026 tidak semata-mata diukur dari banyaknya masyarakat dan pelaku usaha yang berhasil didata. Hal yang lebih penting adalah menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan berkualitas.
Data tersebut nantinya menjadi pijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam membaca struktur dan perkembangan perekonomian, sekaligus merumuskan kebijakan dan program infrastruktur dan pengembangan yang lebih tepat sasaran.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam, mendukung upaya BPS mencapai target 100 persen pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Darussalam, keberadaan 37 organisasi kesukuan yang tergabung dalam FPK Provinsi Lampung merupakan kekuatan strategis untuk membantu pemerintah dan BPS memberikan edukasi kepada masyarakat.
Para pimpinan organisasi kesukuan diharapkan meneruskan informasi mengenai pentingnya Sensus Ekonomi kepada pengurus, anggota, keluarga hingga komunitas masing-masing.
"Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah. Dari data itulah pemerintah pusat maupun daerah dapat membaca kondisi riil perekonomian masyarakat dan menentukan program infrastruktur dan pengembangan yang tepat,” kata Darussalam.
Karena itu, Darussalam mengajak seluruh organisasi kesukuan yang tergabung dalam FPK untuk bersama-sama menyukseskan SE2026, terutama dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih ragu atau takut menerima petugas sensus.
"Kami mengajak seluruh pengurus dan anggota dari 37 organisasi kesukuan untuk ikut memberikan edukasi. Sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak perlu takut didata. Sensus ini untuk kepentingan kita bersama dan menjadi bagian penting dalam menentukan arah infrastruktur dan pengembangan,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mewakili Pemprov Lampung, serta Yuda, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.
Ganjar mengajak para pimpinan dan pengurus organisasi kesukuan yang tergabung dalam FPK tidak hanya menjadi peserta sosialisasi, tetapi ikut menjadi penggerak edukasi Sensus Ekonomi di tengah masyarakat.
Menurutnya, tokoh-tokoh organisasi kesukuan memiliki kedekatan dan tingkat kepercayaan yang kuat di komunitas masing-masing. Peran tersebut dapat membantu BPS mengatasi keraguan maupun penolakan yang masih ditemukan petugas di lapangan.
Edukasi dapat dilakukan mulai dari menyampaikan informasi kepada keluarga dan komunitas, mengajak warga menerima petugas sensus, hingga memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang benar mengenai SE2026.
Anggota FPK yang telah mengikuti pendataan juga didorong membuat video testimoni singkat mengenai pengalaman mengikuti Sensus Ekonomi.
Testimoni tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa proses pendataan aman dan bermanfaat.
"Mari kita ikut mengedukasi masyarakat dan mengajak warga menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Bagi yang sudah disensus, bisa membuat video testimoni sehingga masyarakat lainnya mengetahui bahwa pendataan ini aman dan penting bagi infrastruktur dan pengembangan,” ujar Ganjar.
Ajakan yang sama disampaikan perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Jaringan organisasi kesukuan yang tersebar di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan sensus.
Pertemuan BPS dan FPK tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara kedua lembaga dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan SE2026 di Provinsi Lampung.
Dengan capaian yang telah menyentuh 88 persen, pekerjaan BPS kini difokuskan untuk menuntaskan sisa pendataan.
Dukungan FPK, pemerintah daerah, 37 organisasi kesukuan dan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu mendorong capaian 100 persen sebelum 17 Agustus 2026.
BPS kembali meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas serta memberikan informasi yang benar.
BPS memastikan Sensus Ekonomi bukan untuk kepentingan perpajakan, sementara kerahasiaan data responden tetap dijaga.
Hasil SE2026 nantinya menjadi salah satu fondasi penting dalam memotret kondisi dan struktur perekonomian Lampung secara lebih utuh.
Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan, menentukan prioritas program, serta mengarahkan infrastruktur dan pengembangan agar semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil perekonomian masyarakat.
