BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Unila) terkait dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen memunculkan kekecewaan terhadap pihak kampus. Pasalnya, dua pihak yang paling ingin ditemui mahasiswa, yakni Rektor Unila dan dosen terduga pelaku, tidak hadir dalam dialog yang berlangsung di dalam Gedung Rektorat Unila, Kamis (12/11/2026).
Mahasiswa menilai ketidakhadiran tersebut membuat tuntutan mereka belum mendapatkan jawaban secara langsung. Terlebih, aksi itu sejak awal bertujuan menghadirkan pimpinan kampus dan pihak-pihak yang terlibat untuk mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual tersebut.
Jenderal Lapangan Aksi, Jane Elizabeth menyampaikan, pihaknya mendapat informasi bahwa salah satu dosen terduga pelaku sedang menjalankan ibadah umrah. Sementara Rektor Unila disebut sedang melakukan perjalanan dinas ke Surabaya.
"Target aksi pertama kita adalah mendatangkan pihak rektorat langsung beserta para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Namun, satu pelaku sedang melaksanakan umrah, sedangkan Rektor berada di luar kota sehingga tidak bisa menghadiri forum hari ini," kata Jane, setelah membubarkan masa aksi.
Menurutnya, mahasiswa tidak ingin dialog di dalam gedung rektorat hanya menjadi ruang bagi pihak kampus untuk membersihkan nama atau membangun citra. Mereka menginginkan penyelesaian kasus secara terbuka dan menghadirkan seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Karena tuntutan tersebut belum terpenuhi, mahasiswa bersepakat menggelar forum terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang dengan menghadirkan pimpinan kampus dan dosen terduga pelaku.
Jane memastikan, mahasiswa membawa enam poin tuntutan. Salah satu tuntutan utama adalah pemecatan dan penonaktifan dosen terduga pelaku dari aktivitas akademik.
"Kami menuntut pemecatan dan penonaktifan pelaku sebagai akademisi. Bukan hanya skorsing, tetapi pemecatan supaya dia tidak bisa lagi berprofesi sebagai akademisi," tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap jajaran rektorat dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Mereka bahkan meminta adanya sanksi terhadap Satgas PPKPT yang dinilai lalai hingga menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual mengalami keterlambatan dan pengabaian.
Jane mengungkapkan, hingga saat ini mahasiswa belum bisa mengakses data konkret mengenai jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Unila.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi karena mahasiswa masih menemukan korban dugaan pelecehan seksual yang belum memperoleh keadilan dan pendampingan secara maksimal.
Ia juga menyebut pihak Satgas PPKPT pernah mengakui adanya keterlambatan penanganan perkara karena banyaknya kasus yang menumpuk.
"Kalau mereka mengetahui kekurangan sumber daya manusia untuk menangani kekerasan seksual, yang harus dilakukan adalah evaluasi dan berbenah secara kelembagaan. Bukan membiarkan korban menunggu terlalu lama," ujarnya.
Lebih lanjut, Jane menyebut dugaan kasus yang menyeret dosen berinisial RF tidak hanya berkaitan dengan satu korban. Menurutnya, terdapat satu korban lain yang juga sedang diupayakan agar berani melaporkan dan mengusut kasus tersebut.
Ia juga mengklaim terdapat beragam dugaan kasus pelecehan seksual lainnya di lingkungan Unila, baik yang melibatkan mahasiswa S1, mahasiswa S2, sesama mahasiswa maupun kalangan akademisi.
"Korban-korban pelecehan di Unila itu banyak, mulai dari mahasiswi S1 sampai S2 dan pelakunya juga beragam, mulai dari sesama mahasiswa hingga akademisi," ungkapnya.
Mahasiswa mengharapkan forum terbuka yang dijadwalkan pada Senin mendatang tidak kembali berakhir tanpa kepastian. Mereka meminta kampus menunjukkan keseriusan dalam melindungi korban dan memastikan penanganan dugaan kekerasan seksual berjalan transparan serta memberikan keadilan.
