BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Tanggamus – infrastruktur dan pengembangan Revitalisasi PAUD KB Latanza di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, menuai sorotan serius. Proyek yang dilaporkan menelan anggaran Rp990,16 juta dari APBN itu diduga bermasalah pada pekerjaan konstruksi, terutama bagian pondasi bangunan.
Persoalan tersebut mencuat setelah Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto bersama Inspektur Daerah Suhendar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (3/11/2026). Dalam pemeriksaan itu, ditemukan beragam kejanggalan yang memicu penghentian sementara pekerjaan infrastruktur dan pengembangan.
Temuan paling krusial berkaitan dengan konstruksi pondasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan sumber di lokasi, pondasi bangunan diduga tidak digali sebagaimana mestinya, tidak menggunakan konstruksi cakar ayam, dan menggunakan material batu kapur.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena kualitas pondasi merupakan bagian mendasar yang menentukan kekuatan dan keselamatan bangunan.
Dalam sidak tersebut, Agus Suranto didampingi Inspektur Kabupaten Tanggamus Suhendar, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Ishak, Camat Wonosobo Imron, Kepala Pekon Wonosobo Yuli Rismanto, Kepala PAUD Latanza Nuryati, bendahara, tim pelaksana program P2SP, serta para pekerja.
Setelah melihat kondisi pekerjaan di lapangan, Wakil Bupati bersama Inspektur menginstruksikan penghentian sementara infrastruktur dan pengembangan sampai dilakukan pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut juga diminta memberikan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
"Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut kami minta untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Hal ini penting agar persoalan yang muncul dapat diklarifikasi secara jelas dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agus.
Persoalan infrastruktur dan pengembangan PAUD Latanza tidak berhenti pada penghentian pekerjaan. Hasil pemeriksaan kemudian mengarah pada rekomendasi yang lebih serius.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Gustam Apriansyah, pada Rabu (5/11/2026), menyampaikan bahwa kondisi konstruksi bangunan dinilai bermasalah secara mendasar sehingga harus dibongkar total dan dibangun kembali dari awal.
Inspektorat menyoroti dugaan tidak sesuainya pekerjaan pondasi, penggunaan batu kapur yang dipersoalkan kelayakannya, serta kondisi lokasi bangunan yang disebut berada di lahan gambut, lebih rendah dari badan jalan, dan berdekatan dengan aliran sungai.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila bangunan tetap digunakan tanpa perbaikan menyeluruh.
"Bahaya betul kalau tidak dibongkar dari awal lagi. Bayangkan saat anak-anak sedang belajar, tiba-tiba gedungnya roboh," kata Gustam.
Inspektorat juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut berpotensi menjadi temuan pemeriksaan apabila pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban anggarannya tidak sesuai ketentuan.
"Apabila pelaksanaan pekerjaan maupun pertanggungjawaban anggarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka persoalan tersebut berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan. Karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus diselenggarakan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gustam.
Sehari setelah sidak, Rabu (4/11/2026), Agus Suranto memimpin rapat koordinasi lintas sektor di ruang rapat Wakil Bupati Tanggamus.
Rapat tersebut melibatkan Inspektorat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, pihak sekolah, serta konsultan perencana dan pengawas.
Pertemuan itu membahas hasil peninjauan lapangan sekaligus mengevaluasi aspek teknis, administrasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan revitalisasi.
Pemerintah daerah meminta seluruh pihak memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya. Evaluasi diperlukan agar persoalan infrastruktur dan pengembangan tidak berlarut-larut dan fasilitas pendidikan yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar keselamatan.
Perkembangan terbaru muncul pada Selasa (10/11/2026), ketika tim teknis yang mewakili kementerian pusat bersama jajaran Dinas Pendidikan Tanggamus turun ke lokasi infrastruktur dan pengembangan.
Kunjungan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus Viktor, Kabid Sarana dan Prasarana Mulyadi, konsultan Aan Kurniawan, Camat Wonosobo Imron, Kepala Pekon Wonosobo Yuli Rismanto, serta pihak pengguna anggaran dan tim pelaksana.
Dalam kunjungan itu disampaikan bahwa hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara perubahan pekerjaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada kementerian dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat yang sebelumnya meminta bangunan dibongkar total dan dibangun ulang dari nol.
Kepala Pekon Wonosobo, Yuli Rismanto menyebutkan infrastruktur dan pengembangan tetap akan dilanjutkan. Ia menyebut persoalan pondasi akan ditangani melalui metode perbaikan yang diibaratkan seperti disuntik.
Namun, pendekatan tersebut perlu dijelaskan secara teknis, terutama apakah metode perbaikan itu benar-benar mampu mengatasi persoalan konstruksi yang ditemukan sebelumnya.
Sebab, perbaikan pondasi bukan sekadar persoalan menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan bangunan aman, kokoh, dan layak digunakan dalam jangka panjang.
Kini, persoalan infrastruktur dan pengembangan PAUD KB Latanza berada pada tahap yang menentukan. Pemerintah daerah, Inspektorat, tim teknis kementerian, dan seluruh pihak pelaksana perlu memastikan bahwa keputusan akhir benar-benar didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan anggaran yang dilaporkan mencapai Rp990,16 juta, masyarakat tentu berhak mendapatkan bangunan pendidikan yang berkualitas, bukan bangunan yang menyisakan persoalan keselamatan.
Jika rekomendasi pembongkaran total memang didasarkan pada kerusakan atau ketidaksesuaian konstruksi yang mendasar, maka alasan untuk mengubah pekerjaan tanpa pembuktian teknis yang memadai harus dijelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila tim teknis menyebutkan bangunan masih dapat diperbaiki, hasil kajian, metode perkuatan pondasi, standar keselamatan, dan jaminan kelayakannya harus disampaikan kepada publik.
"Yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian proyek, melainkan keselamatan anak-anak yang kelak menempati bangunan tersebut serta pertanggungjawaban atas uang negara," kata Lana, warga setempat.
Masyarakat kini menunggu satu jawaban tegas: apakah bangunan PAUD Latanza benar-benar akan dibongkar dan dibangun kembali sesuai rekomendasi Inspektorat, atau dilanjutkan melalui metode perbaikan yang dapat dibuktikan aman secara teknis?
"Pemerintah tidak cukup hanya memastikan proyek selesai. Pemerintah juga harus memastikan bangunan yang dihasilkan tidak membahayakan penggunanya," kata Firdaus, warga lainnya. (*)
