BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Mapolda) Lampung, Senin (9/11/2026). Mereka memprotes tindakan kepolisian terkait penggerebekan dua pondok pesantren di Jawa Tengah yang dinilai menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.
Massa mulai berdatangan ke Mapolda Lampung sekitar pukul 10.15 WIB. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari pencopotan Kapolda Jawa Tengah hingga reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Aksi ini dipicu oleh penanganan kepolisian terhadap dua pondok pesantren di Jawa Tengah menyusul insiden pembakaran kedai mi babi di Kabupaten Sukoharjo.
Para peserta aksi menilai langkah aparat dalam menangani persoalan tersebut perlu dievaluasi. Mereka meminta kepolisian lebih mengedepankan pendekatan humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), serta memastikan setiap tindakan penegakan hukum berjalan secara adil.
Salah satu orator aksi, Ustaz Sulton, menyampaikan bahwa tindakan penggerebekan terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut telah memunculkan kekhawatiran, khususnya di kalangan santri dan penghafal Alquran.
Menurutnya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dihormati. Karena itu, setiap proses penegakan hukum yang melibatkan pesantren perlu dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
"Siapa yang mengganggu pondok pesantren, maka siap-siap untuk berhadapan dengan para santri. Karena bukan kali ini saja polisi mencari masalah dengan pondok pesantren," tegas Sulton dalam orasinya.
Ia juga mengajak umat Islam di Lampung untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan ikut mengawal proses penanganannya.
Sulton menilai aparat kepolisian harus mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan lembaga pendidikan keagamaan.
"Kami merasa risau dengan kejadian ini karena merupakan pelanggaran HAM. Apa pun jabatan kita, kita harus mengedepankan sikap humanis dan pendekatan keadilan. Namun, terhadap Polda Jawa Tengah harus diadili," ujarnya.
Selain memprotes penggerebekan pondok pesantren, massa Aliansi Umat Muslim Lampung turut menyampaikan beberapa tuntutan yang berkaitan dengan persoalan hukum dan politik nasional.
Terdapat lima tuntutan utama yang disuarakan peserta aksi. Pertama, mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penanganan kasus yang mereka persoalkan.
Kedua, massa meminta reformasi Polri guna memperbaiki sistem dan praktik penegakan hukum agar lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
Ketiga, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan makar. Keempat, massa turut menyuarakan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sementara tuntutan kelima berkaitan dengan kasus KM 50. Massa meminta aparat mengusut dan menyeret ke pengadilan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab, termasuk pihak yang mereka sebut sebagai aktor intelektual dalam kasus tersebut.
Melalui demonstrasi tersebut, Aliansi Umat Muslim Lampung menginginkan aspirasi mereka dapat diteruskan kepada Kapolri dan menjadi bahan evaluasi terhadap tindakan kepolisian, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan lembaga pendidikan keagamaan.
Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat tanggapan resmi dari Polda Lampung maupun Polda Jawa Tengah dalam bahan keterangan yang tersedia terkait tuntutan massa dan tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
