BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Jakarta – Pemerintah mulai mematangkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membuka peluang pemanfaatan bantuan dari negara tetangga. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan tersebut, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini memetakan kemampuan dan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyebutkan, pemerintah akan terlebih dahulu menghimpun aset serta mengevaluasi upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Langkah itu diperlukan untuk menentukan bentuk bantuan luar negeri yang paling dibutuhkan dan dapat segera dimanfaatkan.
“Nanti kita lihat jenis bantuan yang tersedia. Saya akan menghimpun terlebih dahulu aset-aset kita dan apa yang sudah bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setelah itu, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama,” kata Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Kristomei, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat, agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menangani kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Menurutnya, pengerahan satu unsur saja tidak akan cukup untuk mengatasi kebakaran yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.
“Artinya, ini permasalahan bersama. Semua harus segera bergerak, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Jangan hanya BNPB saja. Kalau hanya BNPB, ya tidak akan mampu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atau Tata menyampaikan bahwa Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan dari beberapa negara tetangga untuk membantu penanganan karhutla. Namun, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci jenis bantuan yang akan diterima maupun negara yang akan terlibat.
Tata menjelaskan, pembahasan mengenai bantuan tersebut masih berlangsung pada tingkat teknis dengan melibatkan BNPB. Pemerintah kini membahas mekanisme pelaksanaan agar dukungan yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla di Indonesia.
Dengan persetujuan Presiden tersebut, peluang kerja sama dengan negara tetangga kini memasuki tahap pembahasan teknis. Sementara itu, BNPB masih perlu memastikan kebutuhan di lapangan dan kemampuan sumber daya nasional sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan dimanfaatkan.
