Tuesday, 17 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Piil Pesenggiri Diuji, Dugaan Pelecehan Seksual di Unila dan Pertaruhan Martabat Dunia Akademik, Oleh: Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Rinaldi Devriannata

17 November 2026 17:00 WIB
Oleh: Dewi Kartika
Dibaca: 2 kali
Bagikan:
Piil Pesenggiri Diuji, Dugaan Pelecehan Seksual di Unila dan Pertaruhan Martabat Dunia Akademik, Oleh: Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Rinaldi Devriannata
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

mahasiswi. Kasus ini menjadi ujian bagi integritas perguruan tinggi, perlindungan terhadap mahasiswa, serta penerapan nilai-nilai luhur Piil Pesenggiri dalam kehidupan akademik.

Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman bagi setiap mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membangun masa depan. Kampus bukan hanya tempat memperoleh gelar akademik, melainkan juga institusi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Namun, ketika dugaan pelecehan seksual muncul di lingkungan perguruan tinggi, terlebih melibatkan pihak yang memiliki kewenangan akademik terhadap mahasiswa, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dapat terguncang.

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat Lampung menyusul mencuatnya dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) yang diduga melibatkan seorang dosen.

Kasus ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai tindakan individu yang dilaporkan, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pengawasan, mekanisme pengaduan, perlindungan terhadap mahasiswa, serta keberanian pimpinan perguruan tinggi dalam menegakkan etika akademik.

Di tengah persoalan tersebut, terdapat satu nilai penting yang patut dijadikan bahan refleksi bersama, yakni falsafah hidup masyarakat Lampung, Piil Pesenggiri.

Falsafah yang menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, keterbukaan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial ini seharusnya menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

Pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai luhur tersebut benar-benar diterapkan ketika sebuah institusi menghadapi persoalan yang menyangkut kehormatan dan martabat manusia?

Dugaan Pelecehan Seksual dan Respons Kampus

Berdasarkan pengakuan pelapor yang diberitakan sebagian media, dugaan peristiwa terjadi pada 5 Mei 2026.

Saat itu, seorang mahasiswi pascasarjana Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung menemui seorang dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah mengikuti seminar hasil tesis.

Pertemuan yang semestinya berlangsung dalam konteks pelayanan akademik tersebut diduga berujung pada tindakan fisik yang tidak dikehendaki mahasiswi bersangkutan.

Menurut pengakuannya sebagaimana dikutip media, ia berusaha menolak tindakan tersebut dengan mendorong dosen yang dilaporkan.

Dugaan peristiwa itu kemudian berkembang menjadi perhatian publik setelah informasi mengenai kasus tersebut beredar di media sosial pada awal November 2026.

Pada 8 November 2026, sebagian spanduk dan selebaran berisi tuntutan terkait penanganan kasus mulai bermunculan di lingkungan kampus.

Sehari kemudian, pada 9 November 2026, Rektor Universitas Lampung, Prof. Lusmeilia Afriani, menyampaikan keprihatinan dan menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah ditangani melalui mekanisme internal kampus sejak beberapa bulan sebelumnya.

Pada periode yang sama, mahasiswi yang melaporkan dugaan pelecehan tersebut juga menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polda Lampung.

Laporan itu, sebagaimana tercantum dalam pemberitaan yang menjadi rujukan tulisan ini, tercatat dengan nomor LP/B/885/XI/2026/SPKT/Polda Lampung.

Sementara itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Berdasarkan keterangan yang diberitakan media, tim advokasi Satgas menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual dan telah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas.

Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa temuan dalam pemeriksaan internal bukan merupakan putusan pidana.

Penentuan kesalahan secara hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, bersamaan dengan kewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada pelapor.

Pada 10 November 2026, lembaga bantuan hukum membuka posko pengaduan sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan kasus tersebut.

Selanjutnya, pada 12 November 2026, ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di Gedung Rektorat Unila.

Massa menuntut penanganan kasus secara tegas dan transparan, termasuk pemberian sanksi terhadap dosen terlapor apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi perhatian yang lebih luas, terutama menyangkut kepercayaan mahasiswa terhadap mekanisme perlindungan di lingkungan kampus.

Tuntutan mahasiswa semestinya dipandang sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola institusi, bukan sekadar tekanan terhadap pimpinan universitas.

Piil Pesenggiri: Kehormatan Bukan Sekadar Nama Baik

Masyarakat Lampung memiliki falsafah hidup yang dikenal sebagai Piil Pesenggiri.

Falsafah ini mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam membangun hubungan antarmanusia, menjaga kehormatan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Secara umum, Piil Pesenggiri memiliki empat unsur utama, yaitu juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan.

Keempat unsur tersebut memiliki relevansi kuat dengan persoalan etika dan tanggung jawab perguruan tinggi.

1. Juluk Adek: Kehormatan Harus Dibuktikan melalui Perilaku

Juluk adek berkaitan dengan kehormatan, identitas, dan martabat seseorang.

Dalam kehidupan akademik, kehormatan tidak cukup diukur dari gelar, jabatan, reputasi, atau kedudukan seseorang dalam struktur organisasi.

Seorang dosen yang menyandang gelar akademik tinggi dan memiliki jabatan penting justru memikul tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memberikan teladan.

Demikian pula sebuah universitas.

Kehormatan perguruan tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh akreditasi, peringkat, jumlah profesor, atau prestasi akademik.

Kehormatan sebuah universitas juga ditentukan oleh keberaniannya menegakkan kebenaran, melindungi mahasiswa, dan memberikan keadilan ketika menghadapi persoalan internal.

Menjaga nama baik institusi merupakan hal penting. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengorbankan hak individu yang mencari perlindungan dan keadilan.

Nama baik yang sesungguhnya justru lahir dari integritas dan akuntabilitas.

2. Nemui Nyimah: Keterbukaan dan Kepedulian

Nemui nyimah mencerminkan keramahan, keterbukaan, kemurahan hati, serta penghormatan terhadap orang lain.

Dalam konteks perguruan tinggi, nilai ini dapat diwujudkan melalui pelayanan akademik yang manusiawi, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Mahasiswa yang melaporkan dugaan pelanggaran harus mendapatkan ruang yang aman untuk menyampaikan persoalannya.

Pihak kampus juga berkewajiban memberikan informasi mengenai tahapan penanganan perkara kepada pihak yang berhak mengetahuinya, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

Keterbukaan bukan berarti mengumumkan seluruh proses pemeriksaan kepada publik.

Keterbukaan berarti adanya kejelasan prosedur, kepastian penanganan, serta pertanggungjawaban institusi.

Dengan demikian, mahasiswa tidak merasa ditinggalkan ketika menghadapi persoalan yang dapat memengaruhi masa depan akademiknya.

3. Nengah Nyappur: Musyawarah Tidak Boleh Menghilangkan Keadilan

Nengah nyappur mengajarkan pentingnya pergaulan, komunikasi, kebersamaan, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

Nilai ini sangat relevan dalam membangun hubungan harmonis antara pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Namun, musyawarah tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban menyelesaikan seluruh persoalan secara kekeluargaan.

Terutama dalam dugaan kekerasan seksual, penyelesaian harus memperhatikan hak pelapor, ketentuan hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan.

Pendekatan kekeluargaan tidak boleh menjadi sarana untuk menekan pelapor agar mencabut pengaduan atau menghindari proses hukum.

Musyawarah yang bermartabat adalah musyawarah yang menghormati hak setiap pihak, bukan yang memaksakan perdamaian demi menjaga citra institusi.

4. Sakai Sambayan: Tanggung Jawab Bersama Melindungi Mahasiswa

Sakai sambayan mengandung semangat gotong royong, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam lingkungan akademik, nilai tersebut menggarisbawahi bahwa menciptakan kampus yang aman bukan hanya tanggung jawab rektor atau Satgas PPKPT.

Seluruh unsur perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang sama.

Pimpinan universitas harus memastikan kebijakan berjalan efektif. Dosen wajib menjaga profesionalisme dan etika. Mahasiswa perlu membangun budaya saling menghormati.

Sementara itu, Satgas PPKPT harus menjalankan tugas secara independen dan profesional.

Dukungan lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan terhadap pihak yang membutuhkan.

Dengan demikian, semangat gotong royong tidak berhenti sebagai slogan budaya, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata.

Relasi Kuasa dan Kerentanan Mahasiswa

Salah satu persoalan mendasar dalam dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah ketimpangan relasi kuasa.

Dalam hubungan akademik, dosen memiliki kewenangan tertentu yang dapat memengaruhi proses pendidikan mahasiswa.

Kewenangan tersebut mencakup pembimbingan, penilaian, pengujian, persetujuan dokumen akademik, hingga rekomendasi kelulusan.

Hubungan yang tidak seimbang ini berpotensi menempatkan mahasiswa dalam posisi rentan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

Mahasiswa mungkin merasa khawatir bahwa penolakan terhadap tindakan yang tidak pantas atau pelaporan dugaan pelanggaran akan memengaruhi nilai, proses bimbingan, maupun kelulusannya.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang menunda pelaporan hingga merasa lebih aman secara akademik.

Dalam kasus yang mencuat di Unila, terdapat jeda sekitar enam bulan antara waktu dugaan kejadian pada Mei 2026 dan berkembangnya persoalan ke ruang publik pada November 2026.

Jeda waktu tersebut tidak dapat secara otomatis digunakan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah laporan.

Setiap laporan harus diperiksa berdasarkan fakta, keterangan, dan alat bukti yang tersedia.

Namun, persoalan ini mengingatkan bahwa mekanisme perlindungan mahasiswa harus dirancang dengan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa.

Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang merasa harus memilih antara mempertahankan haknya dan menyelesaikan pendidikan.

Persoalan Nasional yang Memerlukan Perhatian Serius

Dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan persoalan yang hanya terjadi di Lampung.

Sepanjang 2026, sebagian perguruan tinggi di Indonesia juga menjadi perhatian publik terkait laporan atau dugaan tindakan pelecehan seksual.

Dalam berbagai kasus yang diberitakan, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga menyangkut lemahnya pengawasan, mekanisme pelaporan, dan efektivitas penanganan.

Beberapa kasus melibatkan dugaan pelecehan melalui percakapan digital, sementara kasus lainnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hubungan akademik.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang bersifat sistematis.

Berdasarkan data yang dikutip dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025, tercatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan kekerasan berbasis gender yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, data yang dikutip dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada triwulan pertama 2026, dengan sekitar 46 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Data tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, bukan hanya perguruan tinggi.

Perlu dipahami bahwa angka laporan tidak selalu menggambarkan keseluruhan kejadian.

Masih terdapat kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor, termasuk rasa takut, tekanan sosial, ketergantungan akademik, atau kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan.

Oleh karena itu, keberanian melapor harus diimbangi dengan kesiapan institusi memberikan perlindungan.

Satgas PPKPT Harus Independen dan Efektif

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membentuk dan mengoptimalkan satuan tugas yang menjalankan fungsi pencegahan serta penanganan laporan.

Namun, keberadaan Satgas tidak boleh hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif.

Satgas harus memiliki kapasitas, integritas, independensi, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Keberhasilan Satgas tidak cukup diukur dari jumlah acara sosialisasi atau laporan yang diterima.

Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan memberikan perlindungan, menangani pengaduan secara profesional, serta memastikan rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pimpinan perguruan tinggi juga harus memberikan dukungan nyata agar proses penanganan tidak terhambat oleh kepentingan jabatan, hubungan personal, maupun pertimbangan reputasi institusi.

Satgas yang independen merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan mahasiswa terhadap sistem perlindungan kampus.

Enam Langkah Membangun Kampus yang Aman dan Bermartabat

Kasus yang menjadi perhatian publik di Universitas Lampung dapat dijadikan momentum evaluasi bagi seluruh perguruan tinggi.

Terdapat enam langkah penting yang patut dipertimbangkan.

Pertama, memperbaiki sistem bimbingan dan pelayanan akademik.

Pertemuan antara dosen dan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan penilaian dan kelulusan, perlu diadakan melalui prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perguruan tinggi dapat mengembangkan sistem persetujuan dokumen secara digital, menyediakan ruang konsultasi yang aman, serta memberikan mekanisme pergantian pembimbing atau penguji apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan mahasiswa terhadap satu pihak yang memiliki kewenangan akademik.

Kedua, memperkuat independensi dan profesionalisme Satgas.

Satgas PPKPT harus memiliki kewenangan operasional yang jelas, sumber daya yang memadai, dan prosedur penanganan yang terukur.

Setiap laporan perlu ditangani berdasarkan mekanisme serta batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan.

Independensi Satgas juga harus dijaga agar pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan pihak yang dilaporkan.

Ketiga, memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi.

Perguruan tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa yang melaporkan dugaan pelanggaran tidak mengalami intimidasi, tekanan, diskriminasi, atau tindakan pembalasan.

Perlindungan tersebut harus mencakup aspek psikologis, sosial, dan akademik.

Identitas serta informasi pribadi pihak yang terlibat juga wajib dijaga sesuai ketentuan.

Keempat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pimpinan kampus.

Pimpinan universitas perlu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai kebijakan dan tahapan penanganan kasus yang menjadi perhatian publik.

Keterbukaan harus dilakukan tanpa mengganggu pemeriksaan atau melanggar hak privasi pihak terkait.

Komunikasi yang baik akan membantu mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan sivitas akademika.

Kelima, mengintegrasikan Piil Pesenggiri dalam budaya akademik.

Nilai-nilai Piil Pesenggiri dapat dijadikan bagian dari pendidikan karakter, kode etik, orientasi mahasiswa, serta pembinaan dosen dan tenaga kependidikan.

Namun, penerapannya harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret.

Juluk adek harus tercermin dalam integritas.

Nemui nyimah diwujudkan melalui keterbukaan dan pelayanan yang manusiawi.

Nengah nyappur diterapkan melalui komunikasi dan penyelesaian persoalan yang menghormati hak setiap pihak.

Sementara sakai sambayan diwujudkan melalui kepedulian dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, falsafah daerah tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi benar-benar hidup dalam perilaku akademik.

Keenam, membangun keberpihakan terhadap keadilan dan martabat manusia.

Perguruan tinggi harus memperlakukan seluruh mahasiswa secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, status sosial, maupun kedudukan.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok yang berada dalam posisi rentan, termasuk perempuan yang menghadapi risiko kekerasan berbasis gender.

Keberpihakan tersebut bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Sebaliknya, perlindungan terhadap pelapor dan penghormatan terhadap hak terlapor harus berjalan beriringan melalui proses pemeriksaan yang objektif, profesional, dan berkeadilan.

Menjaga Nama Baik dengan Menegakkan Kebenaran

Setiap perguruan tinggi tentu berkepentingan menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Namun, reputasi yang kuat tidak dibangun dengan menutupi persoalan, melainkan melalui kemampuan institusi menghadapi masalah secara terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Perguruan tinggi merupakan institusi yang mengajarkan kebenaran ilmiah, kejujuran akademik, serta tanggung jawab moral.

Karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan utama ketika institusi menghadapi dugaan pelanggaran.

Kasus dugaan pelecehan seksual di Unila harus ditangani melalui mekanisme etik dan hukum yang berlaku.

Semua pihak perlu menghormati proses pemeriksaan, menghindari penghakiman sebelum adanya keputusan yang sah, serta memastikan hak pelapor dan terlapor tetap terlindungi.

Di sisi lain, peristiwa ini perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Jangan sampai mahasiswa kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya menjadi ruang terbaik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun masa depan.

Penutup: Ketika Martabat Manusia Menjadi Ukuran Kehormatan

Piil Pesenggiri bukan sekadar warisan budaya yang dibanggakan dalam pidato, seminar, atau acara seremonial.

Falsafah tersebut mengandung pesan moral yang sangat mendalam tentang kehormatan, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghargaan terhadap sesama manusia.

Nilai-nilai itu menjadi semakin penting ketika sebuah institusi menghadapi persoalan yang menguji integritasnya.

Universitas Lampung, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Lampung, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan teladan dalam penerapan nilai-nilai tersebut.

Penanganan dugaan pelecehan seksual yang menjadi perhatian publik harus dilakukan secara profesional, transparan sesuai batas yang dibenarkan hukum, dan berkeadilan.

Perlindungan terhadap pelapor harus dijamin, sementara hak terlapor untuk memperoleh proses pemeriksaan yang objektif juga wajib dihormati.

Pada akhirnya, kehormatan sebuah perguruan tinggi tidak hanya terletak pada kemegahan gedung, prestasi akademik, banyaknya lulusan, atau tingginya jabatan para pendidiknya.

Kehormatan yang sesungguhnya tercermin dari keberanian institusi menegakkan nilai-nilai yang selama ini diajarkannya.

Piil Pesenggiri akan kehilangan makna apabila kehormatan hanya dipahami sebagai upaya menjaga nama baik, sementara martabat manusia justru terabaikan.

Sebab, menjaga kehormatan institusi dan melindungi martabat manusia seharusnya bukan dua kepentingan yang saling bertentangan.

Keduanya justru harus berjalan bersama.

Jangan sampai kita terlalu sibuk menjaga kehormatan nama sebuah institusi, tetapi lupa menjaga kehormatan manusia yang berada di dalamnya.

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari