BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
— Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan perubahan data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.
Warga yang merasa mengalami ketidaksesuaian data diminta tidak panik. Pemkot Metro mempersilakan masyarakat melaporkan persoalan tersebut agar data dapat diperiksa dan diverifikasi kembali.
Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana menyampaikan, pengaduan dapat disampaikan melalui pamong, kelurahan, maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro.
Menurut Rafieq, perubahan status penerima bansos tidak semestinya langsung dianggap sebagai keputusan akhir.
Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data terbaru tetap memiliki kesempatan menyampaikan keberatan untuk dilakukan pemeriksaan.
"Kami memahami keresahan masyarakat. Karena itu kami minta warga jangan panik. Data ini masih bisa diperiksa dan bila memang ada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, ada jalur untuk mengajukan perbaikan," kata Rafieq, Senin (14/9/2026).
Ia meminta warga yang mengajukan pengaduan menyampaikan persoalan secara lengkap serta menyiapkan dokumen keluarga yang diperlukan. Kelengkapan tersebut dibutuhkan agar petugas dapat menelusuri penyebab perubahan data secara lebih akurat.
"Silakan datang ke pamong, kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial. Sampaikan persoalannya dengan lengkap agar petugas dapat membantu mengecek apa yang menyebabkan data berubah," ujarnya.
Rafieq yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro menggarisbawahi, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat. Pemerintah daerah, kata dia, berkepentingan memastikan keluarga yang masih membutuhkan bantuan tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan desil pada beragam keluarga. Dalam data terbaru, terdapat warga yang sebelumnya tercatat pada desil rendah namun kemudian berada pada desil yang lebih tinggi.
Rafieq menggarisbawahi perubahan tersebut tidak serta-merta berarti data tidak dapat diperbaiki. Jika kondisi ekonomi keluarga di lapangan berbeda dengan data yang tercatat, masyarakat dipersilakan mengajukan pengaduan untuk dilakukan verifikasi.
"Kalau desilnya berubah dan masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut, silakan laporkan. Jangan diam dan jangan panik karena data masih dapat diperiksa kembali," terangnya.
Selain persoalan perubahan desil, Pemkot Metro juga menemukan adanya keluarga yang masuk status exclude karena adanya indikasi terkait judi online. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro mencatat sekitar 1.471 keluarga berada dalam status tersebut.
Rafieq menggarisbawahi, status tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan mengenai kondisi seluruh anggota keluarga. Pemeriksaan tetap perlu dilakukan dengan melihat data setiap anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
"Tentu saja perlu dilakukan dengan melihat data anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga," imbuhnya.
Ia menjelaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada anggota keluarga dalam satu KK yang terindikasi sebagaimana data tersebut dan tidak ditemukan persoalan lain dalam data yang diperiksa, pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali keluarga bersangkutan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan perbaikan data.
"Kalau setelah kita cek ternyata memang tidak ada satu pun anggota keluarga dalam KK yang terdaftar judi online dan tidak ada persoalan terkait data pinjaman di bank atau lembaga perkreditan, maka keluarga tersebut bisa kami ajukan kembali ke Kemensos untuk perbaikan data," jelasnya.
Pemkot Metro menyerukan masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan. Setiap laporan diharapkan disampaikan berdasarkan kondisi sebenarnya agar proses verifikasi dan pemutakhiran data dapat berjalan objektif.
Pemkot menginginkan mekanisme tersebut dapat memastikan pembaruan data bansos tidak sekadar mengubah status administratif, tetapi juga memastikan program perlindungan sosial tetap menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
