BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemprov) Lampung terus mendorong penguatan kerja sama antardaerah sebagai langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), Lampung mengajak seluruh provinsi anggota untuk membangun kolaborasi yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk pembangunan daerah Daerah yang Berkelanjutan: Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, aktivitas ini dihadiri perwakilan 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
saat memberikan arahan, Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus menjadi wadah kolaborasi yang mampu melahirkan program kerja nyata, terukur, dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, serta pesatnya perkembangan teknologi, tidak ada satu daerah pun yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan daerah secara mandiri.
“Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini. Kami ingin memastikan seluruh tujuan dan target kerja sama dapat direalisasikan dengan baik,” ujar Marindo.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Pemprov Lampung adalah penguatan ketahanan pangan melalui kolaborasi lintas wilayah. Untuk itu, Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU.
Platform tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memetakan kondisi ketersediaan dan distribusi pangan secara cepat, akurat, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pasokan dan kebutuhan pangan di masing-masing daerah.
“Ketahanan pangan harus dibangun sebagai fondasi kesejahteraan, sementara pariwisata didorong menjadi penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Marindo juga memaparkan empat langkah konkret yang perlu diperkuat melalui FKD-MPU dalam mendukung ketahanan pangan.
Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antardaerah untuk menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjamin kepastian pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Ketiga, mendorong pengembangan teknologi dan pertukaran inovasi di bidang pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi kerawanan pangan.
“Inilah esensi kerja sama antardaerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan mengoptimalkan keunggulan dan potensi masing-masing wilayah,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, sektor pariwisata menjadi agenda strategis yang didorong untuk dikembangkan melalui sinergi antardaerah.
Marindo menyebut Lampung memiliki posisi geografis yang strategis sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sekaligus dianugerahi kekayaan destinasi wisata alam dan bahari.
sebagian destinasi unggulan tersebut antara lain Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Potensi tersebut dinilai semakin besar apabila dikembangkan melalui promosi terpadu bersama provinsi anggota FKD-MPU. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pengembangan paket wisata lintas provinsi (bundling) dengan mengintegrasikan berbagai destinasi unggulan dalam satu jaringan perjalanan wisata.
“Oleh karena itu, kami menawarkan promosi bersama destinasi wisata antardaerah, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Gubernur. Dengan demikian, potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Marindo.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya memperluas jangkauan promosi pariwisata, tetapi juga membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Pemprov Lampung mengajak seluruh anggota FKD-MPU memperkuat kerja sama pada tiga bidang strategis lainnya, yakni penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana secara bersama, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Marindo menginginkan forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis serta dapat diimplementasikan oleh seluruh daerah anggota.
“Saya menginginkan aktivitas ini dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis, khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata,” pungkasnya.
Sebagai wujud konkret penguatan kerja sama antardaerah, rangkaian Rapat Monev FKD-MPU Tahun 2026 juga diisi dengan peluncuran platform digital Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Peluncuran ini merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKD-MPU yang diarahkan untuk mengintegrasikan data pangan serta memperkuat koordinasi rantai pasok antardaerah di 10 provinsi anggota.
Melalui SIMPUL PANGAN, diharapkan ketersediaan informasi mengenai kondisi pangan dan harga dapat semakin terintegrasi sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, memperkuat stabilitas pasokan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.