BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tampaknya belum dapat menuntaskan pembayaran tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 kabupaten/kota hingga akhir 2026.
Penyelesaian kewajiban tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah di tengah tekanan anggaran dan beberapa belanja yang harus diprioritaskan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja menyampaikan, Pemprov Lampung tetap berkomitmen membayar DBH yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.
Namun, pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fiskal provinsi.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus memperhitungkan beberapa kebutuhan belanja wajib dan mengikat, termasuk belanja yang telah ditentukan peruntukannya atau earmarked.
"Pembayaran kita lakukan sesuai dengan kemampuan keuangan kita juga. Karena ada belanja wajib mengikat dan belanja-belanja yang sudah ditentukan peruntukannya," kata Mirza kepada .
Dia menjelaskan, kemampuan fiskal Pemprov Lampung pada 2026 turut dipengaruhi pengurangan anggaran sekitar Rp600 miliar.
Salah satu komponen yang mengalami pengurangan berasal dari dana transfer, termasuk DBH dan dana transfer lainnya.
Kondisi tersebut membuat ruang pemerintah provinsi untuk menyelesaikan kewajiban kepada kabupaten/kota menjadi lebih terbatas.
Mirza pun mengakui, berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, pelunasan seluruh tunggakan DBH belum memungkinkan dilakukan pada tahun ini.
"Kalau melihat proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja, kemungkinan belum bisa tahun ini," ujarnya.
Berdasarkan catatan keuangan Pemprov Lampung, saldo utang DBH kepada 15 kabupaten/kota hingga akhir 2025 lalu mencapai ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, kewajiban DBH tahun berjalan 2026 masih menunggu proses rekonsiliasi hingga akhir tahun.
Mirza menjelaskan, DBH tahun berjalan belum dapat dikategorikan sebagai utang secara akuntansi karena perhitungannya masih harus direkonsiliasi setelah tahun anggaran berakhir.
"Yang lama dan tahun berjalan. Tahun berjalan belum diakui sebagai utang kalau secara akuntansi. Sampai dengan Desember besok baru direkon lagi nanti," jelasnya.
Persoalan pembayaran DBH ini sebelumnya kembali mencuat setelah Pemerintah Kota Bandar Lampung mempertanyakan realisasi sisa hak DBH yang belum dibayarkan Pemprov Lampung.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengarahkan agar BPKAD kabupaten/kota berkoordinasi langsung dengan BPKAD Provinsi Lampung untuk membahas penyelesaian kewajiban tersebut.
Koordinasi antarpemerintah daerah diharapkan dapat memperjelas perhitungan serta tahapan pembayaran DBH.
Sebab, bagi kabupaten/kota, DBH merupakan salah satu sumber pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, meski komitmen pembayaran telah ditegaskan, kepastian waktu pelunasan masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Lampung.
Terlebih, tunggakan yang belum terselesaikan berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap masih adanya utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp549 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Temuan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPKKN) BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2025, Jumat, 12 Juni 2026.(*)