BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemprov) Lampung mulai melakukan konsolidasi pengadaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional guna menciptakan keseragaman harga di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui kebijakan tersebut, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan harga untuk jenis kendaraan yang sama antara satu OPD dengan OPD lainnya.
Seluruh penyedia yang memenuhi ketentuan juga berpeluang mengikuti pengadaan, selama menawarkan harga yang telah disepakati dalam proses konsolidasi.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, Hendriyanto, menyampaikan proses konsolidasi saat ini sedang berjalan dan hasilnya akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Jika proses tersebut dapat diterima dan tidak terdapat kendala maupun ketentuan lain yang perlu dipenuhi, Pemprov Lampung berencana menerapkan kontrak payung untuk pengadaan kendaraan dinas dan operasional pada 2027.
"Jadi nanti satu harga. Tidak ada lagi satu OPD dengan OPD lainnya, dengan jenis kendaraan yang sama, harganya berbeda. Itu kita konsolidasikan juga. Sudah dalam proses, nanti hasilnya kita sampaikan ke LKPP. Kalau bisa diterima dan tidak ada hal lain, maka kita akan lakukan kontrak payung untuk 2027, baik mobil kendaraan dinas maupun operasional," ujarnya saat dimintai keterangan, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, prinsip utama konsolidasi tersebut adalah menciptakan standar harga yang sama untuk setiap jenis kendaraan. Dengan demikian, seluruh OPD akan mengacu pada harga yang telah ditetapkan melalui proses pengadaan bersama.
Menurutnya, selama ini harga kendaraan yang disewa masing-masing OPD masih berpotensi berbeda meskipun jenis kendaraannya sama. Hal tersebut dapat terjadi karena proses negosiasi harga dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD dengan penyedia.
Sebagai contoh, satu penyedia dapat menawarkan harga sewa kendaraan sebesar Rp12 juta per bulan kepada suatu OPD. Namun, ketika bernegosiasi dengan OPD lainnya, harga yang disepakati bisa berbeda, meskipun kendaraan yang ditawarkan memiliki jenis dan spesifikasi serupa.
Bahkan, perbedaan harga tersebut bisa terjadi dengan selisih Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per bulan. Melalui konsolidasi pengadaan, kondisi tersebut diharapkan tidak lagi terjadi karena seluruh penyedia akan menawarkan harga yang sama untuk jenis kendaraan yang sejenis.
Hendriyanto menjelaskan, proses konsolidasi tidak dilakukan dengan menunjuk satu penyedia sebagai pemenang tunggal.
Sebaliknya, Pemprov Lampung membuka kesempatan bagi beberapa penyedia untuk berpartisipasi dalam pengadaan tersebut.
Sebelum proses penawaran dilakukan, Pemprov Lampung terlebih dahulu melaksanakan market sounding dengan mengundang para penyedia yang selama ini menjadi rekanan OPD.
Dalam tahapan tersebut, pemerintah menyampaikan rencana konsolidasi pengadaan kendaraan sekaligus meminta masukan dan data dari para penyedia terkait harga serta ketersediaan kendaraan.
Pemprov Lampung juga meminta seluruh OPD menyampaikan informasi mengenai penyedia yang selama ini biasa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas maupun operasional.
Data tersebut kemudian menjadi bagian dari bahan persiapan dalam pelaksanaan market sounding.
"Jadi kita punya SSH, kemudian teman-teman punya HPS. Itu dibuka kepada seluruh peserta yang sebelumnya sudah kita undang dalam market sounding. Intinya, kita menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan melakukan konsolidasi kendaraan kepada para penyedia," jelasnya.
Setelah tahapan sosialisasi tersebut, para penyedia yang berminat diberikan kesempatan untuk menyampaikan penawaran harga.
Dari seluruh penawaran yang masuk, pemerintah akan memilih harga terbaik sebagai dasar penetapan harga dalam konsolidasi pengadaan.
Hendriyanto memastikan, jumlah penyedia yang nantinya dapat masuk dalam sistem konsolidasi tidak dibatasi hanya satu perusahaan. Lima, sepuluh, atau bahkan lebih banyak penyedia tetap dapat berpartisipasi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mengikuti standar harga yang telah disepakati.
"Kalau kita bicara konsolidasi, bukan satu pemenang yang kita cari. Bukan satu pemenang, tetapi silakan siapa yang bersedia. Bisa lima, sepuluh penyedia atau lebih. Namun, harganya harus sama," tegasnya.
Setelah proses konsolidasi selesai, daftar penyedia beserta harga yang telah ditetapkan nantinya akan ditayangkan melalui sistem INAPROC konsolidasi.
Dengan mekanisme tersebut, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Lampung hanya diperbolehkan memilih penyedia yang sudah tercantum dalam sistem tersebut untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas maupun operasional.
Artinya, OPD tidak lagi melakukan negosiasi harga secara sendiri-sendiri di luar mekanisme konsolidasi yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan transparansi, persaingan yang sehat antarp penyedia, serta menghindari terjadinya perbedaan harga untuk barang atau jasa dengan spesifikasi yang sama.
Selain itu, keterlibatan banyak penyedia juga diharapkan memberikan ruang persaingan harga yang lebih kompetitif sehingga pemerintah dapat memperoleh penawaran terbaik.
Konsolidasi pengadaan kendaraan dinas dan operasional ini menjadi salah satu langkah Pemprov Lampung dalam membenahi tata kelola belanja pemerintah, khususnya agar pengadaan lebih terencana, transparan, dan efisien.
Hendriyanto juga menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan melalui skema sewa semakin menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pemerintah.
"Ke depan, pengadaan kendaraan baru diharapkan semakin diminimalkan, sementara kebutuhan kendaraan dinas dan operasional dapat dipenuhi melalui mekanisme penyewaan sesuai kebutuhan pemerintah daerah," pungkasnya.