BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(PPPK) paruh waktu di Kota Bandar Lampung untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu masih belum mendapat kepastian.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengaku belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme perubahan status kepegawaian tersebut.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengungkapkan pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah lebih jauh sebelum adanya regulasi dan arahan teknis yang jelas.
Menurutnya, seluruh proses penataan PPPK harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Ya, nanti ya. Kalau itu kebijakan pemerintah pusat ya. Kita masih menunggu, menunggu petunjuk resminya," ujar Yusnadi, dalam keterangannya, pada Kamis (12/11/2026).
Ketidakpastian tersebut membuat rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang diproyeksikan berlangsung secara bertahap hingga 2027 belum dapat dipastikan pelaksanaannya di Bandar Lampung.
Pemkot juga belum memberikan penjelasan mengenai jadwal maupun tahapan pengangkatan yang akan diterapkan di daerah.
Penataan PPPK merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN sekaligus memperbaiki sistem kepegawaian.
Melalui kebijakan tersebut, pegawai yang sebelumnya bekerja dengan skema paruh waktu diharapkan memiliki peluang memperoleh status penuh waktu sesuai ketentuan dan kebutuhan instansi pemerintah.
Sementara itu, Pemkot Bandar Lampung memastikan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional terkait penataan aparatur.
Pemerintah daerah baru dapat menentukan langkah pelaksanaan setelah memperoleh kepastian regulasi, sehingga proses perubahan status PPPK dapat berjalan sesuai aturan dan tertib administrasi.
