BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
211 unit sepeda motor Honda Vario 160 oleh Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pada 2027 menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran kendaraan senilai Rp8,79 miliar itu muncul di tengah kebutuhan seragam sekolah yang belum sepenuhnya terakomodasi.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni 2027 yang dibahas bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (15/10/2026). Pengadaan 211 unit sepeda motor tersebut memiliki pagu Rp8.799.966.000.
Jika dibagi berdasarkan jumlah unit, anggaran itu setara sekitar Rp41,7 juta per sepeda motor. Namun, kewajaran nilai tersebut masih memerlukan penjelasan mengenai spesifikasi kendaraan, perlengkapan, pajak, dan komponen biaya pengadaan lainnya.
Di sisi lain, kebutuhan pengadaan seragam sekolah dalam pembahasan yang sama disebut memerlukan anggaran hampir Rp8,9 miliar. Sementara itu, alokasi yang dibahas baru sekitar Rp5 miliar. Jadi ada kekurangan Rp3,9 miliar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas belanja pendidikan di Kota Bandar Lampung. Apakah pengadaan kendaraan harus didahulukan, atau kebutuhan langsung peserta didik yang anggarannya belum mencukupi perlu menjadi perhatian utama?
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengingatkan agar penyusunan anggaran pendidikan 2027 lebih memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Dalam pembahasan RKA, Asroni mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan apabila masih terdapat kebutuhan pendidikan lain yang dinilai lebih mendesak.
“Kalau ini enggak terlalu prioritas, tahun depan yang dianggarkan lagi yang lain,” kata Asroni dalam rapat pembahasan RKA.
Ia juga menyarankan agar pengadaan sepeda motor tersebut dipertimbangkan untuk masuk dalam pembahasan anggaran perubahan. Dengan demikian, kebutuhan yang lebih mendesak dapat didahulukan dalam anggaran murni 2027.
Selain persoalan kecukupan anggaran, Asroni turut menyoroti distribusi seragam sekolah yang menurutnya kerap terlambat dari tahun ke tahun.
Ia mempertanyakan pola penganggaran dan pelaksanaan program seragam, termasuk kemungkinan mempercepat proses pengadaan agar bantuan dapat diterima siswa tepat waktu.
“Untuk seragam untuk batik, kan jelas. Kenapa enggak yang Desember nih? Dari Desember baru didistribusikan. Itu kan terjadi apa? Dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan seragam bukan hanya sebagai masalah alokasi anggaran, tetapi juga menyangkut ketepatan waktu pelaksanaan program. Sebab, anggaran yang tersedia tidak akan memberikan manfaat optimal apabila kebutuhan siswa terlambat dipenuhi.
Meski demikian, jumlah seragam yang belum terdistribusi, penerima yang terdampak, serta penyebab keterlambatan masih perlu dipastikan melalui data resmi Disdikbud.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadhan, membenarkan bahwa penyusunan RKA murni 2027 masih dalam pembahasan dan penataan agar sesuai dengan prioritas serta program pemerintah kota.
Ia menyebut anggaran Disdikbud yang dibahas mengalami penurunan sekitar Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan perhitungannya saat rapat.
“Enggak, kalau dari 2026 turun, sekitar 4 miliar kalau enggak salah, saya lihat,” ujar Nur Ramadhan seusai pembahasan RKA bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (15/10/2026).
Terkait rencana pengadaan sepeda motor, Nur Ramadhan menjelaskan kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kepala sekolah guna menunjang mobilitas dalam menjalankan tugas.
“Semua kepala sekolah. Tapi masih mau dibahas lagi di Banang oleh Komisi,” katanya.
Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan itu dimaksudkan agar kepala sekolah dapat bergerak lebih fleksibel dan cepat dalam menjalankan aktivitasnya.
“Ya, untuk memudahkan mobilisasi kepala-kepala sekolah aja. Pengennya Bunda supaya kepala sekolah itu bisa lebih apa, fleksibel, lebih cepat,” ujarnya.
Meski demikian, rencana pengadaan tersebut masih harus melalui pembahasan lebih lanjut bersama komisi terkait dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung.
Dengan pagu hampir Rp8,8 miliar, Disdikbud perlu menjelaskan dasar penentuan jumlah 211 unit kendaraan, kebutuhan masing-masing sekolah, serta perhitungan harga satuan dalam RKA.
Untuk diketahui, berdasarkan penelusuran kupastuntas.co melalui website resmi astra-honda.com, harga untuk motor jenis Vario Evo 160 CBS Rp28,525,000, lalu Vario Evo 160 CBS Nitro Rp28,775,000 dan selanjutnya harga Vario Evo 160 ABS Rp31,406,000. (*)
