BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Penanganan dugaan perundungan dan kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, mendapat perhatian Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA). Lembaga tersebut mendorong agar penanganan kasus tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak, pendampingan psikologis, serta masa depan anak-anak yang terlibat.

Direktur LPHPA, Toni Fisher, mengemukakan mendukung langkah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat yang akan memberikan pendampingan terhadap anak yang diduga menjadi korban.

Menurutnya, pendampingan diperlukan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, baik dari sisi perlindungan hukum maupun pemulihan kondisi psikologis. Ia menilai, dalam menangani persoalan kekerasan yang melibatkan anak, seluruh pihak harus memahami bahwa terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan dan proses hukum terhadap anak.

"Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjadi landasan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum," kata dia saat diminta keterangan oleh Kupas Tuntas via sambungan WhatsApp, Senin (9/11/2026).

Toni menjelaskan, dalam undang-undang tersebut dikenal istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang mencakup tiga kategori, yakni anak yang berkonflik dengan hukum atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketiga kategori tersebut memiliki hak perlindungan yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan penanganan.

Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap anak-anak yang terlibat. Terlebih, penanganan perkara anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Terkait konsekuensi hukum, Toni mengingatkan bahwa Undang-Undang SPPA telah mengatur batas usia serta bentuk penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dapat masuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penanganan anak harus dibedakan antara persyaratan penahanan dan penjatuhan pidana. Dalam UU SPPA, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih, dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum lainnya.

Selain itu, Toni mengingatkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur secara khusus mengenai tindakan dan pidana bagi anak. Dalam ketentuan tersebut, anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Sementara itu, penerapan ketentuan hukum terhadap anak harus melalui mekanisme dan kewenangan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Toni menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak juga mengenal mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan. Mekanisme ini bertujuan mencapai penyelesaian yang adil, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong keterlibatan masyarakat, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak.

Namun, menurutnya, pelaksanaan diversi bukan sekadar upaya mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Proses tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan memperhatikan kepentingan serta hak anak korban. Karena itu, keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait menjadi penting agar penyelesaian yang ditempuh benar-benar memberikan perlindungan dan rasa keadilan.

Lebih jauh, Toni memiliki harapan peristiwa di Batu Ketulis dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, terutama orang tua, masyarakat, dan pemerintah pekon. Ia mengingatkan bahwa pembentukan karakter anak tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh serta berinteraksi setiap hari.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab penting dalam menanamkan nilai moral, etika, empati, serta sikap menghargai orang lain. Sementara lingkungan masyarakat juga harus berperan menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan positif.

Toni juga mendorong pemerintah pekon agar mulai menyusun regulasi atau kebijakan di tingkat desa yang secara khusus mengatur perlindungan anak. Regulasi tersebut diharapkan memuat secara jelas peran dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta pemerintah pekon dalam upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi persoalan yang melibatkan anak.

Menurutnya, keberadaan regulasi desa tentang perlindungan anak dapat menjadi landasan bagi pemerintah pekon dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk agenda perlindungan anak. Dukungan pembiayaan tersebut dapat diupayakan melalui berbagai sumber yang sesuai ketentuan, termasuk APBD, APBN, maupun tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.

Di samping pendampingan terhadap anak yang diduga menjadi korban, Toni menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak lain yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Ia menilai pendampingan psikologis juga diperlukan untuk mengetahui kondisi mental, latar belakang perilaku, serta faktor-faktor lingkungan yang mungkin memengaruhi perkembangan anak.

Ia mengingatkan agar anak yang diduga melakukan tindakan kekerasan tidak hanya dipandang dari perbuatannya, tetapi juga perlu mendapatkan pendekatan pembinaan dan pendampingan yang tepat. Menurutnya, faktor pola pengasuhan, pengaruh lingkungan pergaulan, hingga paparan konten digital melalui gawai dapat menjadi hal yang perlu ditelusuri oleh tenaga profesional dalam memahami perilaku anak.

"Anak-anak yang terlibat juga perlu mendapatkan pendampingan psikologis. Kita perlu mengetahui kondisi mental dan psikologisnya, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran agar ke depan tidak terulang. Mereka juga membutuhkan perhatian karena bisa saja ada faktor pola asuh, lingkungan, maupun pengaruh dari penggunaan gadget yang perlu ditelusuri," sambungnya.

Toni memiliki harapan penanganan persoalan tersebut dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Lampung Barat. Menurutnya, upaya memberikan keadilan kepada anak yang menjadi korban harus berjalan beriringan dengan pembinaan dan pemulihan terhadap anak-anak lain yang terlibat, sehingga penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada kejadian saat ini, tetapi juga mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. (*)