BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

memastikan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Lampung.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mengutamakan keamanan pangan, menjaga kebersihan dapur, serta memastikan bantuan makanan tersalurkan secara tepat sasaran.

Saat ini, tercatat sebanyak 1.007 SPPG telah beroperasi di Provinsi Lampung dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,8 juta orang.

Penerima manfaat tersebut meliputi anak-anak tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Menurut Gubernur, melayani jutaan penerima manfaat setiap hari bukanlah pekerjaan sederhana. Proses memasak, menyiapkan, hingga mendistribusikan jutaan porsi makanan membutuhkan pengelolaan yang serius, sistematis, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Ia menggambarkan, apabila acara memasak dalam jumlah kecil untuk kebutuhan rumah tangga saja membutuhkan tenaga dan persiapan yang tidak sedikit, maka mengelola penyediaan makanan hingga jutaan porsi setiap hari tentu memiliki tantangan yang jauh lebih besar.

"Memasak dan menyiapkan 2,8 juta piring ini bukan suatu hal yang mudah. Kita sebagai ibu rumah tangga menyiapkan 10, 20, bahkan 100 porsi saja sudah repot.

Karena itu, sebagai pemerintah, kita harus mendukung dan menjaga agar seluruh SPPG di Lampung aman, bersih, dan tepat sasaran," ujar Mirza saat dimintai keterangan, Selasa (3/11/2026).

Ia menekankan, seluruh dapur SPPG harus menjalankan proses pengolahan makanan sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat harus menjadi perhatian utama.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap SOP dalam proses penyediaan makanan. Aspek kesehatan dan keamanan pangan juga menjadi prioritas agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain memastikan kualitas dan keamanan makanan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam mendukung operasional seluruh dapur SPPG.

Ia memastikan bahwa kebutuhan bahan baku untuk program MBG harus dapat dipenuhi dengan melibatkan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

"Program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di tingkat desa," katanya.

Dengan mengintegrasikan kebutuhan dapur SPPG bersama potensi produksi lokal, para petani dapat memperoleh pasar yang lebih pasti untuk hasil pertaniannya. Begitu pula peternak dan pelaku UMKM yang berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar hubungan antara dapur SPPG dengan para pelaku ekonomi di desa dapat terbangun secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa, memperluas akses pasar bagi produk lokal, sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.

"Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sejak awal telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan MBG," tuturnya.

Pembentukan satgas ini memiliki beberapa fokus utama. Pertama, memastikan pembangunan daerah dan pendirian dapur-dapur SPPG dapat berjalan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat segera terlaksana.

Kedua, melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG agar seluruh proses penyediaan makanan mematuhi SOP, ketentuan kesehatan, kebersihan, serta standar keamanan pangan.

Ketiga, mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal agar kebutuhan bahan baku dapur SPPG dapat terhubung dengan potensi produksi masyarakat di desa.

Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas satgas tersebut telah berjalan dan pengawasan terus dilakukan secara berkala. Pemerintah juga memantau berbagai aspek pelaksanaan MBG, termasuk rasio keterlibatan ekonomi lokal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

"Sejak awal kita sudah membentuk Satgas Keamanan MBG. Fokusnya memastikan dapur-dapur bisa berdiri dengan cepat, kemudian memastikan tidak ada pelanggaran SOP dan ketentuan kesehatan, serta mendorong seluruh pelaku ekonomi di desa agar bisa terintegrasi dengan dapur-dapur yang ada," jelasnya.

Ia melanjutkan, pemerintah juga terus memonitor bagaimana pelaksanaan program MBG dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa, bukan hanya dari sisi pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi yang muncul dari kebutuhan operasional dapur.

Di sisi lain, Gubernur juga menyinggung masih adanya beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian dalam pemerataan pelaksanaan program MBG, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menyampaikan bahwa pemenuhan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut terus menjadi perhatian pemerintah. Dalam waktu dekat, langkah pendelegasian untuk mendukung pelaksanaan program di daerah 3T juga direncanakan.

"Pemerataan pelayanan menjadi hal penting agar masyarakat di seluruh wilayah Lampung dapat memperoleh manfaat program MBG, termasuk kelompok masyarakat yang berada di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas," kata dia.

Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai sekitar 2,8 juta orang, penguatan koordinasi, pengawasan, dan pemerataan layanan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memastikan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Kualitas makanan, keamanan proses pengolahan, ketepatan sasaran, serta dampak ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama.