BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(KPU) Kabupaten Way Kanan menggarisbawahi komitmennya menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu.
Hal itu disampaikan dalam apel rutin mingguan yang digelar di halaman Kantor KPU Way Kanan, Senin (6/7/2026), sekaligus menyikapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Apel yang dipimpin Ketua KPU Way Kanan, Hairul Pasya, diikuti seluruh jajaran sekretariat. Dalam arahannya, Hairul menekankan bahwa profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan merupakan fondasi utama yang harus terus dijaga oleh setiap penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pada kesempatan tersebut, Hairul juga menyampaikan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Putusan itu menggarisbawahi bahwa Pilkada tetap digelar secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilkada serta menggarisbawahi pelaksanaan demokrasi di Indonesia," ujar Hairul di hadapan peserta apel.
Menurutnya, kepastian hukum tersebut menjadi pedoman penting bagi penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan setiap tahapan yang akan datang.
Karena itu, seluruh jajaran diminta terus meningkatkan kapasitas, menjaga netralitas, serta memastikan setiap proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hairul juga mengajak seluruh pegawai sekretariat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai pelayanan publik yang baik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
"Seluruh jajaran harus terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.
Melalui apel rutin tersebut, KPU Kabupaten Way Kanan mengharapkan seluruh jajaran tetap solid, profesional, serta siap menghadapi berbagai agenda kepemiluan di masa mendatang.
Komitmen terhadap prinsip mandiri, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.
