BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menemukan indikasi adanya permintaan setoran 10 persen hingga 15 persen dari uang program revitalisasi sekolah di Lampung Tengah.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan mengungkapkan, permintaan setoran uang tunai tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat kepada beberapa kepala sekolah.
"Berdasarkan konstruksi perbuatan yang tengah didalami, penyidik menemukan indikasi adanya permintaan setoran uang tunai sebesar 10 persen hingga 15 persen yang dibebankan kepada beberapa kepala sekolah oleh oknum ASN Disdikbud setempat," ungkap Ricky, Kamis (12/11/2026).
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung sebelumnya melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di beberapa lokasi di Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (10/11/2026).
Ricky menyebut tindakan ini merupakan bagian dari tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum ASN pada Disdikbud Kabupaten Lampung Tengah.
Perkara ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
"Dari serangkaian penggeledahan yang menyasar Kantor Disdikbud Lampung Tengah hingga beberapa kediaman pihak terkait, Tim Penyidik berhasil menyita beberapa dokumen, barang bukti elektronik, serta kendaraan," jelas dia.
Saat ini, lanjut Ricky, tim juga tengah melakukan penelusuran dan pemetaan aset (asset tracing) guna mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
"Kejaksaan Tinggi Lampung menggarisbawahi komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel," tegas Ricky.
"Seluruh proses penegakan hukum dipastikan berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan. Tim penyidik masih terus mendalami pihak-pihak yang terlibat serta mekanisme aliran dana dalam kasus ini," pungkasnya. (*)
