BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur, mengedepankan pendekatan dialog sosial dalam merumuskan kebijakan pengupahan 2027.
Dialog yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan upah minimum yang proporsional.
Selain menjamin kesejahteraan pekerja, keputusan tersebut juga harus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha, industri, serta iklim investasi di daerah.
Arahan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali.
agenda tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin, 16 November 2026.
Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa penetapan upah minimum 2027 tidak hanya menjadi agenda administratif pemerintah daerah.
Proses tersebut juga membutuhkan komunikasi yang baik antarpemangku kepentingan agar tidak memicu persoalan hubungan industrial.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan.
Mendagri juga meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dan pemantauan bersama pemerintah daerah.
Seluruh tahapan diharapkan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Undang-undang tersebut telah ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.
Yassierli menyebutkan, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
Ketiga variabel tersebut yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Formula penghitungan kenaikan upah juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi baru.
Untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak, pemerintah menyiapkan estimasi berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
Penghitungan tersebut menggunakan metodologi International Labour Organization (ILO).
Estimasi tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klaster berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dewan pengupahan dan kepala daerah.
Pertimbangan tersebut tetap memperhatikan kondisi ekonomi, karakteristik industri, serta kemampuan dunia usaha.
Adapun jadwal penetapan UMP 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026.
Penetapan UMSP dijadwalkan lima hari setelahnya.
Sementara itu, penetapan UMK ditargetkan paling lambat 25 November 2026.
Adapun penetapan UMSK dijadwalkan lima hari setelah penetapan UMK.
Selain membahas pengupahan, rakor tersebut juga mengevaluasi perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Rapat tersebut turut membahas percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan menjelang akhir tahun.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi tahunan nasional tercatat 3,23 persen.
Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,81 persen, harga yang diatur pemerintah 3,24 persen, dan inflasi inti 2,56 persen.
sebagian komoditas yang perlu diwaspadai di antaranya cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau.
Perkembangan harga beras, minyak goreng, serta daging sapi juga perlu terus dipantau.
Khusus Lampung, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026, IPH pada minggu kedua November tercatat sebesar 0,13 persen.
Capaian tersebut tetap membutuhkan pengawasan berkelanjutan melalui pemantauan harga komoditas strategis dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Upaya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi kebutuhan pokok juga perlu terus dilakukan.
Rakor juga membahas percepatan registrasi ulang penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk periode 2027.
Proses tersebut dilakukan melalui platform Perlinsos.
Pemerintah daerah diminta aktif memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam proses pendaftaran dan verifikasi.
Langkah tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengikuti koordinasi kebijakan pusat dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, perlindungan pekerja, pengendalian inflasi, dan efektivitas program perlindungan sosial. (*)