BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
2026 tercatat tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (y-on-y). Angka ini merujuk data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
Berbagai upaya dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap positif dan di atas rata rata nasional, dan menjadi papan atas di Sumatera.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan skema pinjaman tanpa bunga dengan subsidi melalui Bank Lampung.
Ini dilakukan untuk mendorong produktivitas pertanian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program tersebut menjadi salah satu strategi Orang nomor satu di Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan hingga ke tingkat desa.
Mirza mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 ditopang terutama oleh sektor pertanian dan pariwisata. Namun, untuk mempertahankan momentum pertumbuhan pada 2026, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga komoditas.
Menurut dia, peningkatan produktivitas harus menjadi perhatian agar keuntungan dari harga komoditas yang baik dapat diikuti peningkatan hasil produksi.
“Jadi, tahun ini kita lebih fokus bagaimana meningkatkan produktivitas. Harganya bagus, produktivitasnya juga tinggi. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Mirza usai menghadiri pemaparan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP), Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Hotel Novotel Lampung, Selasa (13/10/2026).
Selain pertanian, Pemprov Lampung akan mengembangkan sektor pariwisata dengan mendorong wisatawan tinggal lebih lama di Lampung. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan belanja wisatawan dan memperluas dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi agar komoditas pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Mirza mengungkapkan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah rendahnya rasio penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dibandingkan kebutuhan pengolahan sektor pertanian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung berencana mendorong pemanfaatan alsintan melalui skema pinjaman tanpa bunga.
Menurut Mirza, dukungan pembiayaan itu tidak hanya ditujukan untuk penggunaan alsintan. Pemerintah juga ingin membuka akses permodalan bagi UMKM yang hendak membangun usaha pengolahan hasil pertanian berskala kecil.
beragam usaha yang disebut menjadi sasaran pengembangan antara lain penggilingan padi mini (rice milling), pengolahan pangan skala kecil, serta usaha pemanggangan biji kopi (coffee roasting).
“Kita juga bisa memberikan pinjaman untuk UMKM kita membuat pabrik makanan kecil, rice milling mini, dan roaster kopi. Ini yang kecil-kecil, tetapi ada di desa-desa,” ujarnya.
Pemprov Lampung memiliki harapan usaha pengolahan tersebut dapat tumbuh lebih dekat dengan sentra produksi pertanian. Dengan demikian, masyarakat desa tidak hanya bergantung pada penjualan hasil panen, tetapi juga memperoleh peluang pendapatan dari aktivitas pengolahan.
Mirza menekankan, pengembangan usaha kecil berbasis komoditas lokal menjadi bagian dari strategi untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa.
“Intinya, kita ingin ekonomi desa tidak hanya tumbuh dari penjualan komoditas, tetapi juga dari penjualan produk setengah jadi atau produk jadi. Itu yang didorong melalui pinjaman tanpa bunga,” katanya.
Mirza optimistis prospek ekonomi Lampung tetap terbuka karena daerah ini merupakan salah satu penghasil pangan yang dibutuhkan pasar nasional.
Ia menilai, ketika aktivitas ekonomi masyarakat bawah tumbuh dan daya beli meningkat, konsumsi lokal juga berpotensi menguat. Kondisi tersebut diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha menengah dan besar.
Meski demikian, Mirza menekankan bahwa penguatan UMKM bukan berarti mengesampingkan pengusaha berskala menengah maupun besar. Menurut dia, setiap kelompok usaha memiliki peran masing-masing dalam struktur perekonomian daerah.
“Kita harus berjalan beriringan. Ada wilayah untuk pengembangan usaha di desa, ada untuk pengusaha menengah, dan ada untuk pengusaha besar. Semua punya porsinya masing-masing,” tegasnya.
Melalui strategi peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, pengembangan pariwisata, dan dukungan pembiayaan, Pemprov Lampung memiliki harapan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga dirasakan melalui berkembangnya usaha lokal dan meningkatnya nilai tambah hasil pertanian.
Namun, efektivitas program pinjaman tanpa bunga tersebut akan sangat bergantung pada mekanisme penyaluran, kriteria penerima, kesiapan usaha, serta pengawasan penggunaan dana. Rincian skema, besaran plafon pinjaman, persyaratan penerima, dan jadwal pelaksanaan program belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Mirza.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epianto mengungkapkan, pengembangan industri pengolahan menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
Sebab, sebagian besar komoditas pertanian Lampung masih dijual atau dikonsumsi dalam bentuk primer dan belum diolah menjadi produk turunan bernilai tambah lebih tinggi.
“Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor utama kita, yaitu sektor pertanian. Selama ini banyak komoditas pertanian mayoritas masih dikonsumsi habis dan belum diolah menjadi produk-produk turunannya,” kata Bimo.
Menurut Bimo, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Lampung pada dua triwulan pertama 2026 berada di atas 5 persen. Bahkan, pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Lampung menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera.
Meski demikian, capaian tersebut perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi Lampung masih berkisar 5 hingga 5,5 persen, sedangkan proyeksi pertumbuhan pada 2026 berada di kisaran 5 hingga 5,3 persen.
BI menilai Lampung membutuhkan upaya ekstra untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Tantangan eksternal, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga kecenderungan perlambatan ekonomi global, juga berpotensi memengaruhi perekonomian daerah.
Bimo menekankan, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan produksi komoditas primer. Lampung perlu mendorong pengolahan hasil pertanian agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Bimo menyebut singkong sebagai salah satu komoditas yang membutuhkan pengembangan hilirisasi lebih serius. Sementara itu, pengolahan kopi dan kakao juga telah berjalan, tetapi dinilai belum optimal.
Ia menyinggung paparan Orang nomor satu di Lampung yang menyebut porsi komoditas primer yang telah melalui proses hilirisasi masih berada di bawah kisaran 40–50 persen. Artinya, masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan pengolahan hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Paling tidak, upaya untuk lebih mengoptimalkan hilirisasi itu perlu dilakukan,” ujarnya.
Menurut Bimo, hilirisasi tidak harus diterapkan secara seragam pada seluruh komoditas. Setiap rencana pengembangan industri perlu mempertimbangkan potensi bahan baku, kebutuhan investasi, kemampuan infrastruktur, serta peluang pasar.
Salah satu peluang yang disinggung adalah pengembangan produk turunan singkong berupa eksipien. Produk tersebut berpotensi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka, tetapi membutuhkan perencanaan investasi yang matang.
Bimo mengingatkan, pembangunan daerah industri pengolahan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku. Dukungan regulasi, iklim investasi yang kondusif, infrastruktur, dan kepastian pasar juga menjadi faktor penting agar investasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Investasinya juga tidak murah. Perlu dukungan regulasi, iklim investasi yang mendukung, infrastruktur untuk pendirian pabrik, serta perhitungan pasar. Pasarnya ke mana, itu juga harus dihitung,” jelasnya.
Selain hilirisasi, Bimo menyoroti struktur industri pengolahan Lampung yang didominasi sektor makanan dan minuman. Jumlah pelaku usaha di sektor tersebut dinilai relatif stagnan, meski kondisi itu belum tentu menunjukkan penurunan kinerja industri.
Menurut dia, stagnasi jumlah perusahaan perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah volume produksi dan aktivitas usaha masing-masing perusahaan justru mengalami peningkatan atau terdapat hambatan yang membuat pemain baru sulit masuk.
Ia menilai, keterkaitan antara sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku dan industri makanan-minuman sebagai sektor pengolahan sebenarnya sudah terbentuk secara alami. Namun, kondisi tersebut perlu diteliti lebih lanjut agar potensi pengembangan industri dapat dimaksimalkan.
Salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah kecukupan pasokan komoditas pertanian. Terbatasnya bahan baku berpotensi menjadi kendala bagi masuknya pelaku usaha baru, meskipun peluang pasar masih terbuka.
Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pasokan bahan baku industri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi pertanian, sedangkan perluasan lahan atau ekstensifikasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek terkait.
Dengan pasokan bahan baku yang lebih kuat dan hilirisasi yang terencana, Lampung berpeluang memperluas kapasitas industri pengolahan sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Tantangannya, potensi pertanian yang besar perlu diikuti strategi industrialisasi yang terukur. Tanpa penguatan rantai pengolahan, peningkatan produksi komoditas belum tentu memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah.
Sementara, Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Lampung mencapai sekitar Rp20 triliun hingga September 2026. Sementara itu, penerimaan negara yang bersumber dari pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di daerah tersebut tercatat sekitar Rp8 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Purwanto mengungkapkan, besarnya belanja negara tersebut mencerminkan aliran anggaran pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan masyarakat di Lampung.
“Per September kemarin, dari data sudah sampai Rp20 triliun. Itu semuanya, termasuk belanja kementerian dan lembaga,” kata Purwanto.
Ia menjelaskan, belanja tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, hingga program pemerintah pusat yang pelaksanaannya menjangkau masyarakat Lampung.
beragam program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan guru, bantuan operasional kesehatan (BOK), serta subsidi energi dan pupuk.
Dari total belanja tersebut, sekitar Rp13 triliun dialokasikan untuk berbagai program pemerintah. Subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi energi, dan subsidi pupuk menjadi bagian dari dukungan fiskal yang manfaatnya turut dirasakan masyarakat di daerah.
Menurut Purwanto, belanja pemerintah pusat di Lampung lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang dikumpulkan dari wilayah tersebut.
“Lebih besar Rp20 triliun yang kita belanjakan di sini, sementara penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP dari Lampung sekitar Rp8 triliun per September,” ujarnya.
Meski demikian, angka tersebut merupakan perbandingan belanja dan penerimaan negara di wilayah Lampung, bukan keseluruhan neraca fiskal pemerintah daerah. Belanja APBN juga mencakup berbagai jenis pengeluaran dengan mekanisme penyaluran dan penerima manfaat yang berbeda.
Selain APBN, Purwanto menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menyusul pembahasan mengenai surplus APBD di Lampung sebesar Rp842 miliar dalam forum tersebut.
Ia menekankan, pengelolaan APBD merupakan kewenangan pemerintah daerah yang telah menyusun anggaran bersama DPRD dan menetapkannya melalui peraturan daerah. Karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada pelaksanaan program sesuai perencanaan.
Menurut Purwanto, pemerintah daerah perlu memastikan proyek dan aktivitas berjalan tepat waktu sehingga manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan, pola percepatan belanja yang baru terlihat menjelang akhir tahun berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan aktivitas maupun efisiensi anggaran.
“Sekarang Oktober, November, Desember biasanya proyek-proyek baru mulai jalan, pengadaan baru mulai dibayar. Kita dorong supaya tepat waktu sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Jangan sampai menunggu Desember baru berlomba-lomba belanja karena bisa tidak efisien,” jelasnya.
Purwanto melanjutkan, pencairan anggaran secara bertahap bukan menjadi persoalan sepanjang sesuai dengan progres pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, percepatan realisasi anggaran tidak semata-mata mengejar besarnya penyerapan, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara belanja, kemajuan pekerjaan, dan hasil yang diterima masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Purwanto juga menyoroti peluang pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk alat dan mesin pertanian (alsintan). Skema pembiayaan ini dinilai relevan bagi Lampung yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak hanya mendukung pembangunan daerah melalui belanja negara, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen pembiayaan melalui lembaga dan program terkait.
Instrumen tersebut antara lain melibatkan *Special Mission Vehicle* (SMV), badan layanan umum (BLU), serta fasilitas kredit yang penyalurannya dapat dilakukan melalui lembaga perantara, seperti perbankan dan Pegadaian.
Menurut Purwanto, pemanfaatan pembiayaan untuk alsintan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Ia juga membuka peluang koperasi menjadi perantara pembiayaan, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Namun, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan koperasi menjadi faktor penting agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Ke depan mungkin koperasi bisa juga menjadi perantara. Tapi tentu harus disiapkan SDM-nya dan kemampuan mengelola koperasinya,” katanya.
Purwanto menilai, koperasi yang memiliki pengurus kompeten, tata kelola baik, serta dukungan masyarakat berpeluang berkembang menjadi penggerak ekonomi desa.
Ia menekankan pentingnya kompetensi manajer, kekompakan pengurus, dan keseriusan pemerintah desa dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut dia, potensi pembiayaan sebenarnya tersedia dalam beragam skala, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Namun, penyalurannya tetap membutuhkan pelaku usaha yang layak dan memiliki kemampuan mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab.
Purwanto mengungkapkan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu tujuan pembahasan kebijakan fiskal regional. Upaya tersebut diperlukan agar program dan pembiayaan yang tersedia dapat diarahkan pada sektor produktif sesuai potensi daerah.
Lampung, yang memiliki basis pertanian kuat, dinilai memiliki peluang meningkatkan pertumbuhan melalui produktivitas, pemanfaatan alsintan, dan pengembangan usaha berbasis komoditas lokal.
Namun, ketersediaan anggaran dan fasilitas pembiayaan perlu diikuti kesiapan pelaksana, perencanaan yang matang, serta pengawasan agar program benar-benar memberikan dampak ekonomi.
Optimalisasi belanja negara, percepatan realisasi APBD, dan perluasan akses pembiayaan produktif diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dari sisi jasa keuangan, Pertumbuhan kredit perbankan di Lampung yang mencapai 7,63 persen belum sepenuhnya menjawab tantangan pembiayaan sektor riil.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menilai penyaluran kredit ke sektor pertanian masih perlu diperkuat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih optimal.
Direktur Pengawasan OJK Lampung Indah mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Lampung yang menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatra perlu ditopang oleh sektor jasa keuangan yang mampu menjangkau kebutuhan pelaku usaha produktif.
Menurut dia, pertumbuhan kredit perbankan yang relatif baik perlu diikuti upaya mempertemukan lembaga keuangan dengan program pemerintah dan kebutuhan sektor riil.
“Artinya relatif baik, tinggal tantangannya adalah bagaimana mempertemukan sektor jasa keuangan ini dengan program-program pemerintah dan sektor riil,” kata Indah.
Ia menilai, keterhubungan antara sektor perbankan, program pemerintah, dan pelaku usaha produktif dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Lampung.
Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Namun, penyaluran kredit ke sektor tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar potensi ekonominya dapat berkembang lebih optimal.
“Bagaimana perbankan bisa tumbuh dan dipertemukan dengan sektor riil, terutama terkait dengan sektor pertanian yang sangat diperhatikan oleh Pak Gubernur,” ujarnya.
Salah satu upaya yang disiapkan OJK adalah memperluas program pembiayaan penggemukan sapi ke daerah yang memiliki potensi peternakan.
Indah menjelaskan, program tersebut sebelumnya telah dikembangkan sebagai proyek percontohan (*pilot project*) di Lampung Tengah. Selanjutnya, OJK berencana mereplikasi program itu ke Lampung Timur.
Perluasan program diarahkan untuk menambah jumlah debitur sekaligus memperbesar akses pembiayaan bagi peternak.
Untuk 2027, Lampung Timur menjadi salah satu wilayah yang difokuskan dalam pengembangan program tersebut karena memiliki karakteristik sebagai daerah produsen sapi.
“Untuk tahun 2027, fokus utamanya adalah wilayah Lampung Timur. Kita akan melakukan replikasi dari program yang sudah terbukti relatif baik dan tumbuh bagus tersebut ke Lampung Timur,” kata Indah.
Ia menekankan, program yang akan dikembangkan berfokus pada penggemukan sapi lokal. Pengembangan tersebut juga akan bersinergi dengan program pembibitan (*breeding*) dan aktivitas peternakan lain yang telah berjalan.
Melalui perluasan program ini, OJK memiliki harapan akses pembiayaan bagi peternak semakin terbuka dan sektor perbankan dapat berkontribusi lebih besar terhadap penguatan sektor pertanian serta pertumbuhan ekonomi Lampung.
Meski demikian, tantangan utamanya bukan sekadar memperluas proyek percontohan, melainkan memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau peternak dan menghasilkan peningkatan usaha yang berkelanjutan. (*)
