BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Realisasi investasi Provinsi Lampung mencapai Rp7,3 triliun pada semester I 2026 dengan penyerapan 9.187 tenaga kerja.
Untuk mengimbangi capaian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pembenahan pelayanan birokrasi, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah tersebut dilakukan agar iklim investasi di Lampung semakin kompetitif.
Upaya itu menjadi perhatian Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Menurutnya, keberlanjutan investasi tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya dan infrastruktur, tetapi juga kualitas pelayanan pemerintah serta kemudahan yang dirasakan pelaku usaha.
Pesan tersebut disampaikan dalam amanat gubernur yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri, Kantor Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung, Senin, 12 Oktober 2026.
Berdasarkan data Pemprov Lampung, realisasi investasi semester I 2026 terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp5,2 triliun dan penanaman modal asing (PMA) senilai Rp2,1 triliun.
Investasi tersebut menyerap 9.180 tenaga kerja Indonesia dan tujuh tenaga kerja asing.
Capaian ini menjadi modal bagi Lampung untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Namun, upaya menjaga momentum investasi perlu diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor.
Gubernur menilai capaian investasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Kolaborasi itu didukung peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Saya yakin capaian realisasi investasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Salah satu langkah yang disoroti adalah modernisasi perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
Sistem yang diterapkan sejak 2021 tersebut memungkinkan pelaku usaha mengajukan perizinan secara daring.
Penyempurnaan sistem tersebut terus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Penerapan sistem ini diharapkan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mempercepat acara usaha.
Dengan proses yang lebih mudah dan terukur, Lampung diharapkan semakin mampu menarik investasi baru sekaligus menjaga kepercayaan investor yang telah menanamkan modalnya.
“Melalui sistem ini, investor dapat mengajukan perizinan secara online tanpa melewati berbagai tahap yang rumit. Hal ini menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi sehingga mempercepat proses investasi,” ujar gubernur dalam amanatnya.
Selain perizinan, Lampung memiliki potensi investasi pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, dan pariwisata.
Pengembangan sektor-sektor tersebut perlu ditopang ketersediaan tenaga kerja berkualitas agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian daerah.
Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan integritas ASN.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam membangun iklim investasi yang berkelanjutan.
“Untuk seluruh ASN, mari terus kita tingkatkan kualitas pelayanan dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah terus terjalin dan tumbuh bersama,” pungkasnya. (*)
