BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penunjukan I Komang Koheri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah.
Sebelumnya, I Komang Koheri telah menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
Dengan terbitnya SK dari Menteri Dalam Negeri, penugasan tersebut kini memiliki dasar hukum dari pemerintah pusat.
Usai penyerahan SK, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menginginkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah tetap berjalan optimal meski tengah menghadapi dinamika pemerintahan.
"Ya tadi disampaikan penyerahan SK Mendagri untuk Plt Bupati. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar," kata Mirzani saat dimintai keterangan, Selasa (23/6/2026).
Ia menekankan, birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah harus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
"Harapan kami, birokrasi tetap harus berjalan, pelayanan masyarakat harus berjalan. Lampung Tengah harus bisa bergerak maju ke depan untuk kemakmuran rakyatnya," ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur atas penyerahan surat penugasan tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan surat penugasan kepada saya selaku Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan amanah ini dengan baik," katanya.
Menanggapi penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah sebagai tersangka oleh Polda Lampung, I Komang Koheri menyampaikan pihaknya akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum menerima surat resmi terkait penetapan tersebut, sehingga pihaknya masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari instansi yang berwenang.
"Terkait Sekda yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung, sesuai dengan manajemen ASN kita serahkan kepada aturan yang berlaku. Kita juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sampai sekarang surat penetapan itu belum sampai kepada kami," ujar Komang.
Ia melanjutkan, Pemkab Lampung Tengah akan menunggu arahan maupun keputusan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Provinsi Lampung terkait langkah yang akan diambil.
"Kita akan menunggu apa yang menjadi keputusan selanjutnya, baik dari Mendagri maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)
