BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat tersebut disampaikan secara langsung dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Hal itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Ia mengungkapkan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam dengan pembahasan utama mengenai dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan wakil presiden menyusul polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran tersebut. Pernyataan itu sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden telah meminta Gibran tetap mempertahankan jabatannya.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," jelasnya.
Meski tidak menyampaikan penolakan, Prabowo disebut memberikan beragam masukan kepada Gibran mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan hukum dan politik tersebut.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya mengungkapkan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri.
Sementara itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal.
Kedua putusan tersebut memunculkan desakan dari beragam kalangan agar Gibran mengundurkan diri atau diproses melalui mekanisme konstitusional di DPR.
Di tengah perkembangan tersebut, beragam anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk mengajukan Hak mengungkapkan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP terus bertambah sejak Senin (9/11/2026) malam.
Pada tahap awal, sebanyak 12 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengajuan. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi lebih dari 25 anggota dari berbagai fraksi.
"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," kata Mardani, sebagaimana dilansir detikcom, Selasa (10/11/2026).
Dalam perkembangan selanjutnya pada hari yang sama, Mardani menyebut jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP telah mencapai sekitar 50 orang. Dokumen pengajuan juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Usulan Hak mengungkapkan Pendapat merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Namun, penggunaan HMP tidak secara otomatis menyebabkan seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan. Apabila berkaitan dengan pemberhentian dari jabatan, prosesnya harus melalui tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan adanya pernyataan resmi Istana mengenai niat pengunduran diri Gibran, perhatian kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Wakil Presiden dan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, DPR juga tengah menghadapi perkembangan pengajuan Hak mengungkapkan Pendapat yang telah mendapat dukungan dari puluhan anggotanya.
Hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran dirinya maupun keputusan akhir atas usulan HMP yang tengah bergulir di parlemen. (*)
