BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat memastikan akan menaikkan gaji PPPK paruh waktu mulai Oktober 2026.
Kenaikan tersebut akan direalisasikan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026 disahkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu yang selama ini ikut menopang pelayanan pemerintahan dan masyarakat.
Besaran kenaikan gaji tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran perubahan di DPRD Lampung Barat, Rabu, 9 September 2026. Dorongan untuk meningkatkan penghasilan PPPK paruh waktu disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Lampung Barat.
Anggota DPRD Lampung Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Dwi Saputra, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan PPPK paruh waktu. Menurutnya, peningkatan penghasilan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Hal ini kami sampaikan mengingat peran, dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," kata Bambang di ruang sidang Maggasana, Rabu (9/9/2026).
Dorongan tersebut kemudian mendapat respons dari Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus. Ia memastikan kenaikan gaji PPPK paruh waktu telah dimasukkan dalam APBD-P 2026 sehingga dapat mulai direalisasikan pada Oktober mendatang.
Parosil menjelaskan, terdapat dua besaran gaji PPPK paruh waktu yang akan mengalami penyesuaian. PPPK paruh waktu yang saat ini menerima gaji sebesar Rp500.000 per bulan akan dinaikkan menjadi Rp750.000.
Sementara itu, PPPK paruh waktu yang saat ini menerima gaji Rp750.000 per bulan akan mendapatkan kenaikan menjadi Rp900.000. Dengan demikian, setelah kebijakan tersebut berlaku, tidak ada lagi PPPK paruh waktu yang menerima gaji Rp500.000 per bulan.
"Yang hari ini gajinya Rp500.000 kita akan naikkan jadi Rp750.000. Sedangkan yang gaji saat ini Rp750.000 akan dinaikkan menjadi Rp900.000," ujar Parosil.
Bupati Lampung Barat dua periode itu menekankan, keberadaan PPPK paruh waktu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dasar pemerintah daerah. Mereka tidak hanya bekerja pada tingkat kabupaten, tetapi juga menjalankan tugas di kecamatan hingga lingkungan sekolah.
Menurut Parosil, kontribusi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penghasilan PPPK paruh waktu. Ia menilai, beban pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan harus sebanding dengan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar para pegawai.
"Jangan sampai orang kerja tiap hari, ngurus rakyat, tapi gajinya tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Ini soal keadilan," tegas Parosil.
Ia menambahkan keterangan, pemerintah tidak seharusnya hanya menuntut aparatur bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka mendapat perhatian.
"Kalau kita minta mereka maksimal dalam bekerja, maka negara juga harus hadir memenuhi haknya," lanjut Parosil.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, mulai Oktober 2026 PPPK paruh waktu di Kabupaten Lampung Barat akan menerima gaji sebesar Rp750.000 atau Rp900.000 per bulan, sesuai dengan besaran gaji yang diterima sebelumnya.
Kebijakan kenaikan tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap PPPK paruh waktu yang selama ini ikut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. (*)
