Thursday, 19 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Gajah Liar Rusak Gubuk Petani di Tanggamus, Warga Takut Keluar Rumah

19 November 2026 10:00 WIB
Oleh: Rina Wulandari
Dibaca: 8 kali
Bagikan:
Gajah Liar Rusak Gubuk Petani di Tanggamus, Warga Takut Keluar Rumah
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

petani untuk beristirahat justru berubah menjadi saat paling mencemaskan.

Warga di wilayah selatan Kabupaten Tanggamus kini harus berjaga bergantian setelah gajah liar berulang kali memasuki kawasan perkebunan, merusak tanaman hingga menghancurkan gubuk tempat petani beristirahat.

Sedikitnya tiga gubuk petani di Talang Bamban dan Talang Maung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dilaporkan rusak setelah didatangi gajah liar pada Senin hingga Selasa (16–17/11/2026).

Bahkan, pada Rabu (18/11/2026), warga kembali melaporkan keberadaan gajah yang mengelilingi gubuk perkebunan.

Keresahan serupa juga muncul di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Tiga ekor gajah liar dilaporkan berada di sekitar Dusun Talang Lahat, Talang Pelawi hingga Pekon Rajabasa.

Rentetan kejadian tersebut memperlihatkan konflik manusia dan satwa liar di wilayah selatan Tanggamus bukan lagi sekadar persoalan kerusakan tanaman. Keselamatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan kini ikut dipertaruhkan.

Di Semaka, kerusakan bangunan milik petani terlihat cukup parah. sebagian gubuk berbahan kayu mengalami kerusakan pada bagian dinding, sementara satu bangunan lainnya dilaporkan roboh hingga bagian atapnya tersisa.

Alim (37), warga setempat, menyampaikan salah satu gubuk yang rusak merupakan milik mertuanya. Ia memperkirakan hanya dua ekor gajah yang berada di lokasi ketika kejadian.

"Cuma dua ekor, itu sepertinya ketinggalan sama kawanannya. Tapi kami tetap sangat khawatir. Gajah-gajah ini bukan hanya merusak tanaman di kebun, tetapi juga bisa masuk ke sekitar rumah dan mengacak-acak isi gubuk. Beras, makanan dan barang-barang milik warga bisa dijarah atau dirusak. Kami takut kalau sewaktu-waktu gajah kembali datang, apalagi saat malam ketika warga sedang beristirahat,” kata Alim, Kamis (19/11/2026).

Alim menyampaikan, kondisi tersebut membuat warga tidak lagi merasa tenang, baik ketika berada di kebun maupun saat berada di rumah. Mereka khawatir kedatangan gajah berikutnya tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan penghuni rumah.

Namun, jumlah yang sedikit tidak membuat ancaman tersebut menjadi ringan. Kehadiran gajah di sekitar perkebunan membuat warga khawatir satwa itu kembali datang, terutama saat malam ketika aktivitas masyarakat mulai berkurang.

"Sekarang kami dihantui rasa takut. Mau tidur tidak tenang, mau beraktivitas di kebun juga waswas. Kami mengharapkan pemerintah segera turun tangan dan memberikan solusi. Jangan sampai menunggu ada warga yang menjadi korban baru dilakukan penanganan,” tegasnya.

Hapris (35), warga lainnya, mengaku kini harus meningkatkan kewaspadaan. Bersama warga lain, ia melakukan ronda malam untuk mengantisipasi kedatangan gajah.

"Sekarang kami terpaksa ronda malam secara bergantian. Petani menyiapkan mercon, meriam bambu, dan berbagai benda yang bisa menimbulkan suara keras untuk menghalau gajah jika kembali mendekat. Apa saja yang bisa dibunyikan kami gunakan agar gajah takut dan menjauh dari kebun maupun gubuk warga,” ujar Hapris.

“Bayangkan, kami yang seharusnya bisa beristirahat pada malam hari justru harus berjaga-jaga. Kami takut gajah tiba-tiba datang dan merusak kebun atau gubuk lagi. Kami juga khawatir jika ada warga yang berpapasan langsung dengan gajah. Kami mengharapkan pemerintah segera turun tangan, karena kami tidak mungkin terus-menerus menghadapi kawanan gajah ini sendirian,” tegasnya.

Kekhawatiran warga terbukti belum mereda. Pada Rabu (18/11/2026) menjelang malam, Itoh (31) warga lainnya mengungkapkan gubuk miliknya kembali dikelilingi gajah.

"Setelah Magrib, gajah-gajah itu  muncul dan mengelilingi gubuk saya. Kami benar-benar ketakutan karena tidak tahu harus berbuat apa. Situasinya sangat mencekam, apalagi gajah berada begitu dekat dengan tempat kami beristirahat. Kami khawatir sewaktu-waktu gajah merusak gubuk lagi atau masuk ke dalam dan mengacak-acak barang-barang milik kami,” ungkap Itoh.

Ia menyampaikan, kejadian yang berulang tersebut membuat dirinya dan warga lainnya mengalami tekanan dan stres. Mereka tidak lagi merasa tenang ketika berada di kebun, bahkan saat malam hari pun dihantui kekhawatiran akan kedatangan gajah.

“Kami sudah sangat stres menghadapi keadaan ini. Mau tinggal di gubuk takut, mau meninggalkan kebun juga khawatir. Kami mengharapkan pemerintah segera datang melihat kondisi kami dan melakukan penanganan. Jangan sampai kami terus hidup dalam ketakutan seperti ini,” keluhnya.

Bagi warga yang menggantungkan penghidupan dari perkebunan, kondisi ini bukan hanya mengancam bangunan dan tanaman. Aktivitas mencari nafkah pun dibayangi rasa takut.

Mashur (40), warga Talang Bamban yang mengaku telah bermukim di wilayah tersebut sejak 1994, meminta pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai kejadian biasa.

Ia mengharapkan pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan sebelum konflik semakin meluas.

"Ini masalah gajah di daerah kami yang bermukim di kawasan bagian selatan. Tolong diperhatikan, mohon kerja samanya karena sangat-sangat meresahkan. Mohon dengan sangat supaya ditangani secepatnya," pintanya.

Keresahan tidak hanya terjadi di Kecamatan Semaka. Di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, tiga ekor gajah liar dilaporkan berada di sekitar kawasan permukiman Dusun Talang Lahat, Talang Pelawi hingga Pekon Rajabasa.

Jainudin, salah seorang warga, menyampaikan keberadaan satwa berukuran besar tersebut membuat masyarakat khawatir karena lokasinya tidak jauh dari kawasan aktivitas penduduk.

Menurutnya, masyarakat memahami gajah merupakan satwa liar yang dilindungi. Namun, perlindungan terhadap satwa tidak boleh mengesampingkan keselamatan manusia.

"Kami mengharapkan pemerintah segera turun tangan dan melihat langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai menunggu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Namanya juga gajah liar, tentu masyarakat merasa khawatir apabila sewaktu-waktu masuk ke area permukiman," kata Jainudin.

Ia meminta pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, Pemkab Tanggamus dan instansi konservasi segera berkoordinasi untuk memastikan keberadaan gajah sekaligus menentukan langkah pengamanan.

Warga tidak menginginkan gajah disakiti atau dibunuh. Mereka hanya mengharapkan ada penanganan nyata sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa dihantui ancaman kedatangan satwa liar.

Kemunculan gajah liar di Semaka bukan kali pertama terjadi. Pada 17 Juni 2026, sebanyak 10 ekor gajah dilaporkan turun dari kawasan hutan dan memasuki perkebunan masyarakat di Dusun Tumpak Bayur, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka.

Kawanan tersebut merusak berbagai tanaman produktif milik warga di wilayah penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Jika kejadian Juni dan November tersebut disandingkan, warga Semaka setidaknya telah menghadapi beberapa kali gangguan gajah dalam kurun waktu lima bulan terakhir.

Meski belum ada data yang memastikan kawanan yang muncul merupakan kelompok yang sama, rentetan laporan itu menunjukkan persoalan konflik satwa di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius.

Kepala Balai Besar TNBBS Hifzon Zawahiri menjelaskan, Talang Bamban dan Talang Maung berada di kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan TNBBS.

Kedua lokasi tersebut masuk wilayah Resort Sukaraja. Namun, kawasan hutan lindung tempat terjadinya konflik berada di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Hifzon menyampaikan tim masih melakukan pengecekan dan pengumpulan data di lapangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III Lampung, Itno Itoyo, menuturkan masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut.

Keterangan kedua instansi ini penting untuk memastikan jalur pergerakan gajah, wilayah pengelolaan kawasan serta pembagian tanggung jawab dalam penanganan konflik.

Persoalan yang dihadapi warga Tanggamus merupakan bagian dari persoalan lebih besar di bentang alam Bukit Barisan Selatan.

Laporan Kinerja Balai Besar TNBBS Tahun 2025 mencatat rata-rata 53 kejadian konflik manusia dan gajah setiap tahun di 12 desa berdasarkan catatan sepuluh tahun terakhir.

Bahkan, terdapat 37 desa yang dikategorikan rawan konflik gajah di sekitar kawasan taman nasional. Dalam periode sepuluh tahun tersebut, tercatat pula empat korban jiwa akibat konflik manusia dan gajah di bentang alam Bukit Barisan Selatan.

Sementara itu, data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung periode 2021–2025 mencatat sebanyak 1.658 kasus konflik manusia dengan satwa liar di Lampung, dengan sembilan korban meninggal dunia dan 14 orang mengalami cedera. Angka tersebut mencakup konflik dengan berbagai satwa liar, bukan khusus gajah.

Data tersebut memperlihatkan bahwa konflik manusia dan satwa liar bukan persoalan kecil. Dampaknya dapat menyentuh keselamatan manusia, perekonomian masyarakat hingga kelestarian satwa yang dilindungi.

Dalam rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dan satwa liar pada Agustus 2025, Wakil Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Jihan Nurlela juga mendorong penguatan koordinasi dan kejelasan pembagian tanggung jawab antarinstansi.

Pemerintah didorong menyusun SOP penanganan konflik, memetakan wilayah rawan, memasang tanda peringatan, serta memperkuat pengawasan titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi konflik.

Kepala Balai Besar TNBBS Hifzon Zawahiri dalam forum tersebut juga menyinggung kemungkinan berkurangnya ketersediaan pakan alami sebagai salah satu faktor yang mendorong satwa keluar dari kawasan hutan.

Di tengah keresahan masyarakat, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan kebijakan nasional untuk menyelamatkan populasi dan habitat gajah.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan pada 15 Juni 2026.

Instruksi tersebut mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan habitat, pemulihan populasi, survei dan pemantauan, edukasi masyarakat, penegakan hukum serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Bahkan, penanganan konflik manusia dan gajah secara tegas menjadi bagian dari agenda kebijakan tersebut. Gubernur dan bupati/wali kota di wilayah terkait juga masuk dalam pihak yang mendapat instruksi pelaksanaan.

Artinya, penanganan konflik gajah di Tanggamus tidak semestinya berhenti pada penghalauan ketika satwa sudah memasuki perkebunan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan nasional tersebut diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.

Pemkab Tanggamus bersama Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, Balai Besar TNBBS dan KSDA perlu membangun koordinasi yang jelas. Mulai dari pemetaan jalur pergerakan gajah, patroli kawasan rawan, sistem peringatan dini hingga tim respons cepat ketika satwa mendekati permukiman.

Di sisi lain, warga juga membutuhkan pendampingan agar tidak menghadapi gajah sendirian atau melakukan pengusiran dengan cara yang dapat membahayakan manusia maupun satwa.

Persoalan ini membutuhkan solusi yang melindungi dua kepentingan sekaligus: keselamatan masyarakat dan kelestarian gajah Sumatera.

Sebab, masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani ketakutan setiap kali malam tiba. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir sebelum konflik berubah menjadi tragedi.

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari