BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
secara aklamasi sebagai Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Lampung untuk masa bakti 2026–2031.
Pelantikan tersebut digelar di Hotel Swisbell, Kamis (15/10/2026). Terpilihnya kembali Endeng yang menandai periode ketiga dirinya memimpin organisasi tersebut.
Dalam kepengurusan mendatang, pemerataan distribusi obat hingga ke wilayah pelosok menjadi salah satu perhatian GP Farmasi Lampung.
Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi dinilai menjadi tantangan dalam menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan.
Ketua GP Farmasi Lampung, Endeng Kusuma Wijaya, menjelaskan organisasinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan obat-obatan masyarakat di Provinsi Lampung dapat terpenuhi.
“Dari Gabungan Perusahaan Farmasi, tentunya kita berkewajiban berusaha menyediakan kebutuhan obat, khususnya di Provinsi Lampung. Harapan kita, obat-obatan dapat didistribusikan secara lebih merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Endeng.
Ia menjelaskan, tantangan distribusi terutama dirasakan ketika penyaluran obat harus menjangkau daerah-daerah terpencil. Selain jarak yang jauh, kondisi transportasi juga menjadi kendala tersendiri bagi distributor.
Menurutnya, distribusi obat di wilayah perkotaan relatif lebih mudah dijangkau dibandingkan daerah pelosok, termasuk beberapa wilayah yang membutuhkan perjalanan lebih jauh untuk sampai ke lokasi tujuan.
“Kalau di kota mungkin terjangkau. Namun, daerah kita memiliki kondisi geografis yang beragam. Untuk mendistribusikan obat sampai ke pelosok-pelosok, tantangannya ada pada transportasi,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, GP Farmasi Lampung berencana terus membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Endeng menjelaskan, kerja sama lintas sektor diperlukan untuk mendukung penyediaan dan distribusi obat agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini Lampung belum memiliki pabrik atau industri manufaktur obat sendiri. Kebutuhan obat yang didistribusikan oleh anggota GP Farmasi Lampung masih dipasok dari luar daerah, terutama Pulau Jawa.
Ia mengaku belum mendengar adanya rencana konkret pembangunan daerah pabrik obat di Lampung. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah mungkin diperlukan apabila terdapat pihak yang ingin mengembangkan industri farmasi di provinsi ini.
“Kalau untuk pabrik obat di Provinsi Lampung, sampai saat ini saya belum mendengar kabar sampai sejauh itu,” ungkapnya.
Saat ini, GP Farmasi Lampung memiliki sekitar 79 anggota yang berasal dari berbagai sektor usaha farmasi. Anggota tersebut didominasi distributor obat, tetapi juga mencakup toko obat dan apotek.
Meski menghadapi tantangan distribusi, Endeng menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan persoalan berarti terkait ketersediaan obat di Lampung.
“Rasanya sampai saat ini tidak ada kesulitan obat,” katanya.
Terkait pendirian apotek, Endeng menjelaskan bahwa proses perizinan saat ini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Karena itu, kelengkapan dokumen persyaratan menjadi salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Ia menjelaskan GP Farmasi tidak dapat terjun langsung menangani proses perizinan setiap apotek. Namun, pelaku usaha perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi agar proses pengajuan izin melalui OSS dapat berjalan.
Dengan kepengurusan baru, GP Farmasi Lampung diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung ketersediaan dan pemerataan distribusi obat bagi masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
