BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
2029 mulai memasuki pembahasan di DPR. Salah satu wacana yang muncul adalah memisahkan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dengan Pileg digelar lebih dahulu sebelum Pilpres.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, opsi tersebut hingga kini belum menjadi keputusan DPR. Gagasan pemisahan Pileg dan Pilpres masih berupa usulan dari sebagian partai politik dan nantinya akan dibahas bersama dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI.
"Ini kan baru wacana ya. Wacana dari partai-partai. Ya seperti NasDem-lah ya, NasDem memang menginginkan agar Pileg dan Pilpres itu dipisah. Jadi Pileg dulu, baru Pilpres," kata Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026) dikutip dari Detik.com.
Menurut Saan, gagasan serupa juga muncul dari Partai Golkar dan sebagian partai lainnya. Namun, sampai saat ini belum terdapat kesepakatan antarfraksi mengenai desain penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan.
"Yang kedua juga ada dari partai seperti Golkar, yang lain-lain juga sama. Nah, ini wacana," ujarnya.
Saan menjelaskan, Panja RUU Pemilu yang telah dibentuk Komisi II DPR akan menjadi forum untuk mempertemukan berbagai usulan partai politik terkait desain pemilu. Pembahasan tersebut nantinya menjadi bagian dari proses penyusunan draf RUU Pemilu yang akan menjadi usul DPR.
Tidak hanya pemisahan Pileg dan Pilpres, sebagian isu lain juga akan dibahas dalam Panja. Di antaranya mengenai ambang batas serta district magnitude atau besaran daerah pemilihan dan jumlah kursi yang diperebutkan.
"Nanti seperti memisahkan Pileg dan Pilpres, ambang batas, terus juga district magnitude, semua nanti akan dibicarakan. Nah, kalau sekarang kan baru wacana dari masing-masing partai," kata Saan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Pileg, Pilpres, dan Pilkada tidak lagi diselenggarakan secara serentak.
Doli menyebut Pileg dapat digelar lebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar pencalonan dalam Pilpres. Menurut Doli, usulan tersebut telah disampaikan sejak awal pembahasan mengenai desain keserentakan pemilu.
"Mengenai keserentakan pemilu, kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli pada Selasa (22/9/2026).
Doli menyampaikan salah satu alasan usulan tersebut adalah agar pemilih memiliki ruang lebih besar untuk mengenali dan mempertimbangkan calon pada setiap jenis pemilihan. Ia juga menyebut pemisahan dapat mengurangi tumpang tindih isu dalam tahapan kampanye.
