Wednesday, 18 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Cegah Pembangunan Salah Sasaran, Pemkab Lampung Tengah Perketat Validasi Data OPD

18 November 2026 22:00 WIB
Oleh: Rina Wulandari
Dibaca: 5 kali
Bagikan:
Cegah Pembangunan Salah Sasaran, Pemkab Lampung Tengah Perketat Validasi Data OPD
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak sembarangan menggunakan data dalam menyusun program pembangunan daerah. Pasalnya, data yang tidak akurat, tidak diperbarui, dan berbeda antarinstansi berisiko menyebabkan kebijakan pemerintah meleset dari kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan daerah Setdakab Lampung Tengah, Toheran, dalam acara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemutakhiran Metadata Statistik di Aula Siger Emas Lantai IV, Kantor Setdakab Lampung Tengah, Rabu (18/11/2026). acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Toheran, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga ketepatan informasi yang digunakan dalam menentukan prioritas. Karena itu, seluruh OPD diminta membangun budaya kerja berbasis data yang valid, mutakhir, dan saling terintegrasi.

"Jangan sampai keputusan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat hanya karena data yang digunakan tidak valid, tidak mutakhir, atau tidak terintegrasi," tegas Toheran.

Ia menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan data yang justru menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan. Setiap perangkat daerah diharapkan memiliki standar pengelolaan statistik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar perkiraan atau laporan administratif.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah, Tri Kuncoro, menekankan pentingnya pemutakhiran metadata statistik untuk menjaga kualitas informasi pemerintah. Metadata diperlukan untuk menjelaskan konsep, definisi, klasifikasi, satuan, serta metode pengumpulan data agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antarinstansi.

"Data yang berkualitas tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga bagaimana data tersebut dikumpulkan, diolah, dan dijaga konsistensinya," ujar Tri Kuncoro.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Lampung Tengah, Dina Tyagita Vidya, menjelaskan acara tersebut bertujuan mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Melalui evaluasi ini, setiap OPD didorong lebih aktif memperbarui dan menyajikan data secara terstruktur, sekaligus mengurangi ego sektoral yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi antarperangkat daerah.

acara yang diinisiasi Diskominfotik Lampung Tengah tersebut melibatkan perwakilan BPS, Badan Perencanaan pembangunan daerah Daerah (Bappeda), serta pengelola data dari beberapa OPD. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem informasi pembangunan daerah yang lebih transparan, akurat, dan mudah digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Melalui pembenahan statistik sektoral, Pemkab Lampung Tengah menargetkan pengambilan keputusan pemerintah semakin tepat sasaran, terutama dalam menentukan program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab, tanpa dukungan data yang dapat dipercaya, pembangunan daerah berisiko tidak menjangkau kelompok maupun wilayah yang seharusnya menjadi prioritas. (*)

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari