BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
di Indonesia kembali menyoroti sebuah isu pelik yang dinilai sebagai "skandal terbesar" dalam sejarah Republik.
Peristiwa penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama kawan-kawannya terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik yang menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung, Yusdianto menganggap kasus ini tidak masuk akal lantaran melibatkan dugaan aksi penyadapan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasannya sendiri, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Dalam negara demokrasi, penyadapan merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang paling invasif. Ia menembus ruang privat yang dijamin konstitusi. Karena itu, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan secara terbatas, proporsional, dan di bawah pengawasan ketat.
Negara diberi hak menyadap bukan untuk memperluas kekuasaan, melainkan melindungi kepentingan publik melalui mekanisme yang akuntabel.
"Ketika dugaan penyadapan justru menyasar Presiden, pejabat publik, jurnalis, dan aktivis, persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai penegakan hukum biasa. Dugaan itu menunjukkan kemungkinan penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik dan pengumpulan informasi di luar mekanisme konstitusional," kata Yusdianto saat dimintai tanggapan, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya penyelidik di lingkungan kepolisian disebut belum secara terbuka mengungkap motif serta alasan utama di balik aksi penyadapan tersebut.
"Hal ini dikhawatirkan dapat memicu krisis kepercayaan publik secara masif terhadap institusi negara (surveillance state), di mana perangkat negara semakin canggih namun pengawasan hukumnya tertinggal. Publik mendesak agar kasus ini tidak sekadar berhenti pada penemuan pelaku tingkat menengah atau pelanggaran administratif semata, melainkan dibongkar hingga tuntas sampai ke akar-akarnya," ujar dia.
Sebagai langkah penyelesaian yang objektif, menurut Yusdianto penanganan perkara ini tidak boleh diserahkan kepada struktur di bawahnya untuk menghindari benturan kepentingan dan praktik "menepuk air di dulang".
"Presiden harus turun tangan langsung atau mendelegasikannya kepada pejabat setingkat menteri koordinator agar pengungkapan aktor intelektual dan penerima manfaat dari penyadapan ini dapat tersaji secara transparan," tegas dia.
Lebih jauh, kata Yusdianto, kasus ini merupakan alarm keras terhadap proyek reformasi kepolisian yang berjalan setengah hati. Reformasi pasca-1998 berhasil memisahkan Polri dari militer, tetapi gagal menghadirkan sistem pengawasan yang efektif terhadap kewenangan kepolisian yang terus membesar.
Akibatnya terjadi ketimpangan serius. Kewenangan bertambah, teknologi berkembang, tetapi kontrol demokratis tertinggal jauh di belakang.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar siapa yang menyalahgunakan kewenangan, melainkan mengapa sistem memungkinkan penyalahgunaan itu terjadi.
Paradoks terbesar terletak pada dugaan bahwa Presiden menjadi korban penyadapan. Secara konstitusional, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan Polri berada di bawah Presiden.
"Jika Presiden saja diduga dapat disadap oleh instrumen negara tanpa terdeteksi, maka pertanyaannya sederhana, seberapa terlindungi warga negara biasa?" katanya.
Kesalahan terbesar pemerintah saat ini adalah apabila menganggap masalah selesai setelah penetapan tersangka. Mengganti pelaku tidak akan memperbaiki sistem.
Yang diperlukan adalah reformasi Polri secara menyeluruh dan mendasar. Reformasi tersebut harus mencakup pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang konstitusional, kewajiban izin hakim untuk setiap tindakan penyadapan, audit independen atas penggunaan teknologi pengawasan, penguatan kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal, serta pembentukan mekanisme pengawasan parlemen yang efektif terhadap penggunaan instrumen intelijen dan keamanan.
Lebih dari itu, reformasi harus diarahkan pada pembatasan kewenangan yang berlebihan, peningkatan transparansi, dan penguatan kontrol sipil atas institusi kepolisian.
Ukuran keberhasilan kasus ini bukanlah berapa banyak orang yang dihukum. Ukurannya adalah apakah negara mampu mencegah lahirnya kasus serupa di masa depan.
Selain itu, kevakuman regulasi terkait Undang-Undang Penyadapan dan revisi aturan internal yang selama ini hanya mengandalkan perkap (peraturan kepala) dinilai sudah darurat untuk segera dibenahi oleh DPR dan pemerintah.
"Ketika seorang Presiden pun diduga dapat menjadi objek pengawasan ilegal, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan hanya Polri, melainkan kapasitas negara untuk mengendalikan kekuasaan yang diciptakannya sendiri," ucap Yusdianto.
"Kasus ini menjadi momentum krusial bagi penegakan hukum di Indonesia. Publik menginginkan reformasi kepolisian dan kelembagaan negara tidak lagi tebang pilih, demi menegakkan prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," pungkasnya.