BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Pemerintah mulai menggenjot operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan memastikan kesiapan fasilitas, distribusi barang bersubsidi, hingga layanan keuangan bagi masyarakat.
Dari sekitar 28.000 gedung koperasi yang telah selesai dibangun, baru 10.070 unit yang dinyatakan siap beroperasi penuh.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat meninjau operasional KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Kamis pagi, 15 Oktober 2026.
Pemantauan tersebut merupakan bagian dari monitoring serentak selama delapan hari ke depan sesuai arahan Presiden.
Pemerintah melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga badan usaha milik negara (BUMN), untuk memastikan koperasi tidak sekadar berdiri secara fisik.
Koperasi tersebut diharapkan benar-benar berfungsi melayani kebutuhan masyarakat.
Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kelayakan bangunan, ketersediaan barang bersubsidi, sarana transportasi, hingga kesiapan layanan pendukung.
“Sekarang jumlah koperasi yang sudah siap beroperasi mencapai 10.070 unit. Sementara itu, gedung yang sudah selesai dibangun sekitar 28.000 unit. Kita targetkan sampai akhir tahun bisa mencapai lebih dari 35.000 unit,” ujarnya.
Menurut dia, perbedaan jumlah gedung yang telah dibangun dengan koperasi yang siap beroperasi menunjukkan pentingnya memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan layanan.
Hal tersebut diperlukan agar program dapat berjalan optimal.
Pemeriksaan di lapangan antara lain menyasar ketersediaan pupuk, beras bersubsidi, gas elpiji 3 kilogram, serta sarana mobilitas berupa mobil, sepeda motor, dan mobil pikap.
Pemerintah juga mengecek kesiapan layanan keuangan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan agen perbankan.
Zulkifli mengakui, program yang melibatkan banyak instansi dan BUMN tersebut membutuhkan proses untuk mencapai kondisi ideal.
Pemerintah menargetkan pengembangan jaringan KDKMP hingga sekitar 80.000 unit.
Selain memastikan kesiapan operasional, pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan melalui KDKMP.
Bantuan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 ditargetkan mulai disalurkan pekan ini, setelah proses pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan rampung.
Zulkifli menyebut bantuan tersebut menyasar 33,2 juta masyarakat.
Setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, atau total 30 kilogram yang disalurkan sekaligus.
“Bantuan pangan sudah kita siapkan untuk Oktober, November, dan Desember. Saya kira minggu ini sudah mulai berjalan setelah uangnya dicek dan ditransfer dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Bantuan tersebut diberikan secara gratis, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2, untuk membantu meringankan beban kebutuhan pangan di tengah dampak musim kemarau.
Di luar bantuan gratis, pemerintah juga menyiapkan satu juta ton beras bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah kenaikan harga beras di pasaran.
Zulkifli mengoreksi harga beras bersubsidi yang dipasarkan melalui koperasi menjadi Rp12.500 per kilogram, dengan kuota nasional mencapai satu juta ton.
Melalui skema tersebut, KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok bersubsidi sehingga masyarakat desa lebih mudah mengakses barang dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Penyaluran barang bersubsidi akan dipusatkan di Koperasi Desa. Jadi, masyarakat desa tidak perlu repot, cukup datang ke Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, dukungan perbankan menjadi salah satu aspek yang diperiksa.
KDKMP Desa Bumi Sari telah dilengkapi layanan BRILink untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank.
Zulkifli menjelaskan bahwa warga dapat melakukan penyetoran dan penarikan uang melalui layanan BRI yang tersedia di koperasi.
Fasilitas tersebut juga diharapkan membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan usahanya.
Pelaku UMKM yang membutuhkan modal dapat mengakses pembiayaan BRI melalui koperasi, dengan rekomendasi dari pengurus koperasi sebagai salah satu persyaratan yang disebutkan.
Peninjauan KDKMP Desa Bumi Sari dipimpin Zulkifli Hasan bersama SEVP Institution Business BRI Suyitno, RCEO BRI Region 5 Bandar Lampung Andreas Chandra, Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf, dan lainnya.
Selain layanan BRILink, koperasi tersebut telah menyediakan pupuk, gas elpiji 3 kilogram, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pembayaran listrik juga direncanakan dapat dilayani di lokasi yang sama.
Layanan Pos Indonesia turut disiapkan untuk memperluas akses pelayanan masyarakat.
Zulkifli menggarisbawahi bahwa tujuan utama KDKMP adalah mendekatkan pelayanan ekonomi kepada masyarakat desa, mulai dari akses kebutuhan pokok hingga layanan keuangan.
Namun, besarnya skala program membuat kesiapan operasional tetap menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan secara bertahap.
Karena itu, pemantauan langsung diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan di setiap koperasi sekaligus memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh jumlah gedung yang rampung dibangun, tetapi juga oleh kemampuan koperasi menjalankan fungsi pelayanan.
Koperasi juga harus mampu menyalurkan barang bersubsidi secara tepat sasaran dan membuka peluang pengembangan usaha masyarakat. (*)
