BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Potensi pertanian Lampung menjadi salah satu sektor yang dibidik dalam program transformasi infrastruktur dan pengembangan yang difasilitasi Kementerian Perencanaan infrastruktur dan pengembangan Nasional/Badan Perencanaan infrastruktur dan pengembangan Nasional (PPN/Bappenas).

Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan industri lanjutan atau agroindustri, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, sektor dan program prioritas yang akan menjadi fokus transformasi tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan terlebih dahulu memetakan potensi, isu strategis, serta tantangan infrastruktur dan pengembangan daerah.

Deputi infrastruktur dan pengembangan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pamungkas Bahjuri Ali mengungkapkan, program tersebut merupakan upaya mendekatkan perencanaan infrastruktur dan pengembangan nasional dengan kebutuhan dan kondisi nyata di daerah.

“Lampung memiliki potensi yang sangat besar, baik di tingkat regional maupun kontribusinya di tingkat nasional,” ujarnya seusai pembahasan pendahuluan Sekretariat Transformasi Lampung di Ruang Rapat Utama Gubernur, Kamis, 22 Oktober 2026.

Pamungkas menjelaskan, transformasi infrastruktur dan pengembangan mencakup tiga aspek utama, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Pelaksanaannya di Lampung akan disesuaikan dengan potensi daerah serta arah kebijakan infrastruktur dan pengembangan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu contoh potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Produk pertanian diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah melalui industri lanjutan agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Produk-produk pertanian diharapkan tidak hanya berhenti di sektor primer, tetapi juga bisa berkembang ke sektor industri lanjutan, seperti agroindustri,” jelasnya.

Selain pengembangan industri, Bappenas ingin memastikan masyarakat dan pelaku UMKM turut mendapatkan ruang dalam proses transformasi tersebut.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada industri berskala besar, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.

Meski demikian, Pamungkas menekankan bahwa pembahasan yang dilakukan saat ini masih merupakan tahap awal atau kick-off.

Pemerintah pusat dan daerah akan menentukan sektor prioritas setelah melakukan peninjauan, mendengarkan visi infrastruktur dan pengembangan gubernur, serta mempelajari perencanaan yang disusun Badan Perencanaan infrastruktur dan pengembangan Daerah (Bappeda).

Hal lain yang ditegaskan Bappenas adalah transformasi infrastruktur dan pengembangan ini tidak diarahkan untuk membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) maupun proyek baru.

Program tersebut akan mengoptimalkan anggaran dan aktivitas yang telah tersedia dalam perencanaan Pemprov Lampung, terutama untuk memperbaiki pelaksanaan program agar lebih efektif dan mencapai sasaran.

“Kadang-kadang kita punya rencana yang bagus, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Arah program ini adalah untuk memperbaiki hal tersebut,” kata Pamungkas.

Artinya, tantangan transformasi bukan semata-mata menyusun program baru, melainkan memastikan rencana infrastruktur dan pengembangan yang telah disiapkan benar-benar terlaksana dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Lampung sendiri menjadi provinsi ketiga yang masuk dalam proses transformasi infrastruktur dan pengembangan tersebut.

Sebelumnya, program serupa telah berjalan di Bali dan sedang diproses di Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyebut, kehadiran tim transformasi Bappenas di Lampung menjadi peluang untuk memperkuat koordinasi perencanaan infrastruktur dan pengembangan dan investasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, keterlibatan langsung tim pemerintah pusat di Lampung diharapkan mempermudah komunikasi lintas kementerian/lembaga sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Namun, Marindo menilai kepercayaan pemerintah pusat tersebut harus diikuti kemampuan daerah mengarahkan program infrastruktur dan pengembangan sesuai potensi unggulan Lampung, terutama sektor pertanian dan pengembangan industri hilirisasi.

“Tantangan bagi Lampung saat ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan yang cukup tinggi dari pemerintah pusat. Kepercayaan ini harus diarahkan agar benar-benar sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan di Lampung,” ujarnya.

Setelah pembahasan perdana, Bappenas akan berkoordinasi secara intensif dengan Tim Daerah Transformasi Lampung yang dikoordinasikan Bappeda.

Koordinasi tersebut akan melibatkan OPD di tingkat provinsi hingga Bappeda kabupaten/kota.

Pembahasan lanjutan akan mencakup bentuk kelembagaan transformasi, tujuan akhir program, serta mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah juga akan mengkaji model kelembagaan yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan pengalaman Bali dan Kepulauan Riau.

Marindo memastikan sekretariat tim transformasi nantinya akan ditempatkan di Lampung untuk mendukung koordinasi dan pelaksanaan program.

Terkait sebagian rencana infrastruktur dan pengembangan yang telah bergulir, termasuk Bakauheni Harbour City dan proyek Sport Center, Marindo menuturkan program-program tersebut tetap berjalan sesuai target perencanaan dan terus disinergikan dengan pemerintah pusat.

Dengan demikian, tahap berikutnya menjadi penting untuk memperjelas bagaimana transformasi infrastruktur dan pengembangan akan diterjemahkan ke dalam prioritas, target, dan pelaksanaan program yang terukur.

Besarnya potensi Lampung perlu diikuti perencanaan yang tepat dan eksekusi optimal agar manfaat infrastruktur dan pengembangan benar-benar dirasakan masyarakat. (*)