BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Lampung berencana memanggil PT Pertamina guna meminta penjelasan terkait penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Yuhanda, mengungkapkan antrean solar kini bukan lagi sekadar isu, melainkan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
"Kita prihatin dengan kondisi saat ini. Ini sudah bukan lagi rumor, tetapi fakta yang terjadi di hampir semua daerah. Bahkan kita sendiri terkena imbasnya saat membeli BBM karena harus mengantre panjang bersama kendaraan-kendaraan besar," kata Budi, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, antrean tidak hanya terjadi di SPBU yang berada di jalur utama, tetapi juga mulai terlihat di beberapa rest area jalan tol. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengemudi angkutan barang dan kendaraan yang bergantung pada solar subsidi.
Karena itu, Komisi IV DPRD Lampung akan meminta klarifikasi dari Pertamina terkait penyebab antrean yang terus berulang.
"Kami menginginkan bisa memanggil Pertamina ke Komisi IV agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di beberapa SPBU di Provinsi Lampung. Dengan begitu, kami bisa mendorong perbaikan, terutama pada aspek distribusi BBM agar berjalan sesuai jadwal dan peruntukannya," ujarnya.
Selain distribusi, Budi juga menilai sistem informasi mengenai ketersediaan stok BBM di SPBU perlu diperbaiki. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak menghabiskan waktu mengantre ketika stok solar telah habis.
"Harusnya ada sistem informasi yang jelas. Misalnya diumumkan berapa stok yang tersedia. Jangan sampai masyarakat mengantre panjang sampai berjam-jam, bahkan sampai keesokan harinya, padahal stok sudah habis," tegasnya.
Ia menuturkan lebih lanjut, Pertamina perlu melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari memperbaiki distribusi hingga menyediakan informasi stok yang mudah diakses masyarakat.
Budi juga mengingatkan bahwa kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi berpotensi mengganggu distribusi logistik dan memicu kenaikan biaya transportasi yang pada akhirnya berimbas pada harga kebutuhan pokok.
"Ini pasti berdampak ke banyak sektor, terutama transportasi dan distribusi barang. Jika pasokan terhambat, biaya logistik meningkat dan pada akhirnya masyarakat di lapisan bawah yang paling merasakan dampaknya karena harga barang menjadi lebih mahal," jelasnya.
DPRD Lampung, lanjut Budi, akan mendalami persoalan tersebut bersama pihak terkait untuk mencari solusi agar antrean solar subsidi tidak terus berulang.
"Kami akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui akar persoalannya dan mencari solusi yang tepat bagi masyarakat Lampung," tutupnya.
