BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
sorotan. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menduga masih terdapat celah dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk dugaan penggunaan beberapa barcode untuk satu kendaraan.
Fauzan mengaku menemukan dugaan penggunaan lebih dari satu barcode oleh kendaraan yang sama dengan modus mengganti nomor polisi. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran dan berpotensi memperpanjang antrean masyarakat di SPBU.
"Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU," ujar Fauzan, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperketat pengawasan adalah mencocokkan barcode pembelian BBM subsidi dengan STNK asli kendaraan. Dengan begitu, petugas tidak hanya memastikan barcode dapat dipindai, tetapi juga memeriksa kesesuaian identitas kendaraan yang melakukan pengisian.
"Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan," ungkapnya.
Fauzan mengungkapkan, mekanisme pencocokan tersebut penting untuk memastikan barcode yang digunakan benar-benar terhubung dengan kendaraan yang terdaftar. Ia menyebut data kendaraan dalam mekanisme barcode berkaitan dengan STNK sehingga petugas di SPBU dinilai dapat melakukan verifikasi secara langsung.
"Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya," katanya.
Selain memperketat verifikasi barcode dan STNK, Fauzan mendorong peningkatan pengawasan di SPBU yang mengalami antrean panjang. Ia mengusulkan Satpol PP Provinsi Lampung dapat dilibatkan untuk membantu pengawasan apabila kebijakan tersebut diberlakukan.
"Kalau ini bisa digelar dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur," ujarnya.
Di sisi lain, Fauzan menilai penambahan kuota BBM subsidi tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, menurutnya, penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan distribusi agar tambahan pasokan tidak kembali habis akibat dugaan penyalahgunaan di lapangan.
"Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas," tegasnya.
Sementara itu, Pemprov Lampung melalui Dinas ESDM mengungkapkan akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengecek kesesuaian kendaraan dengan QR code yang digunakan saat pembelian BBM subsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran di tengah masih tingginya permintaan masyarakat. (*)
