BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pengadaan teknologi penyadapan canggih pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Amnesty International Indonesia mengungkap adanya transaksi pembelian beberapa perangkat pengintaian digital sepanjang 2017 hingga 2023, yang diduga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut sedikitnya tiga jenis teknologi penyadapan yang teridentifikasi dalam penelusuran lembaganya, yakni Predator, Pegasus, dan FinFisher. Perangkat tersebut dikenal memiliki kemampuan pengawasan digital yang canggih.
Pengungkapan itu disampaikan Usman dalam sebuah diskusi di Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026). Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan teknologi pengawasan digital telah berlangsung jauh sebelum munculnya polemik penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik.
"Catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo," kata Usman Hamid.
Usman menjelaskan, Amnesty mulai mendalami transaksi pengadaan teknologi pengawasan pada 2023. Penelusuran tersebut kemudian menghasilkan laporan pada 2024 yang mengungkap jaringan perdagangan perangkat penyadapan ke Indonesia melalui beberapa perusahaan pemasok dan perantara internasional.
Dalam laporan Amnesty, jaringan pemasok teknologi tersebut antara lain melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan NSO Group asal Israel, serta beberapa perusahaan lain yang beroperasi melalui jaringan bisnis di kawasan Asia Tenggara.
Tak hanya menyoroti proses pengadaannya, Usman turut mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan informasi intelijen untuk kepentingan politik selama pemerintahan Jokowi.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pernyataan Jokowi dalam pertemuan bersama relawan Pro Jokowi (Projo) pada 2023. Saat itu, Jokowi pernah menyinggung informasi intelijen yang diperolehnya dari beberapa lembaga negara, termasuk kepolisian, militer, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Usman, pernyataan tersebut patut menjadi perhatian dalam menelusuri bagaimana informasi hasil pengawasan intelijen dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan. Meski demikian, dugaan penggunaan perangkat penyadapan tertentu untuk kepentingan politik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Amnesty sebelumnya juga telah menyampaikan persoalan pengadaan teknologi penyadapan kepada pihak kepolisian. Lembaga tersebut bahkan mendorong agar transaksi pembelian perangkat pengawasan asing dibahas secara terbuka melalui mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, Usman menilai belum ada penjelasan yang memadai mengenai proses pembelian, pihak pengguna, maupun mekanisme pengawasan terhadap teknologi tersebut.
"Hingga hari ini, belum pernah ada keterbukaan dari pemerintah dan DPR dalam hal pembelian alat-alat sadap dari Israel tersebut," tegasnya.
Persoalan ini dinilai penting karena penggunaan teknologi penyadapan tanpa pengawasan yang jelas berpotensi mengancam hak privasi masyarakat, termasuk kalangan aktivis, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil.
Sementara itu, laporan resmi Amnesty International pada Mei 2024 memang menemukan bukti penjualan dan penggunaan beberapa teknologi pengawasan di Indonesia. Namun, penelitian tersebut tidak melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan identitas individu yang menjadi sasaran penyadapan.
Temuan tersebut kembali menggarisbawahi pentingnya transparansi pemerintah dan pengawasan lembaga legislatif terhadap pengadaan serta penggunaan teknologi intelijen agar tidak disalahgunakan di luar kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara. (*)
