Thursday, 19 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Advokat Terdakwa Arinal Djunaidi Nilai Keterangan Saksi Ahli Tanpa Dasar Hukum yang Kuat

19 November 2026 14:00 WIB
Oleh: Dewi Kartika
Dibaca: 4 kali
Bagikan:
Advokat Terdakwa Arinal Djunaidi Nilai Keterangan Saksi Ahli Tanpa Dasar Hukum yang Kuat
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Arinal Djunaidi menilai keterangan para saksi ahli tanpa dasar hukum yang kuat.

Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen dengan terdakwa Arinal Djunaidi pada Rabu (18/11/2026).

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi fakta dan sebagian ahli, yakni mantan Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB) Heri Wardoyo, Anggota DPRD Lampung Ismet Roni, Ahli Hukum Minyak dan Gas Bumi (Migas) Franky Butar Butar, Ahli Hukum Perseroan Terbatas Dian Purnama, serta Ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Riawan Tjandra.

Advokat Arinal, Ana Sofa Yuking menyoroti pernyataan Ahli Hukum Migas, Franky Butar Butar, yang sebelumnya menuturkan bahwa Surat Keputusan (SK) Persetujuan Menteri ESDM kepada PT LEB sebagai penerima pengalihan dana PI 10 persen adalah tidak sah.

Namun, saat dimintai dasar hukum atas penilaian tersebut, ahli tidak dapat memberikan penjelasan dan akhirnya mengakui bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi semata serta mencabut pernyataannya.

"Saat saya minta ahli menyampaikan dasar hukum yang jelas atas penilaian bahwa SK Menteri itu tidak sah, dia tidak bisa menjawab, hingga akhirnya menuturkan itu pandangan pribadi dan mencabut pernyataannya. Bahkan saat ditanya Majelis Hakim, ahli juga menuturkan hal itu bukan dalam kapasitasnya untuk menilai," ujar Ana Sofa Yuking, usai persidangan.

Hal serupa juga terjadi pada pemeriksaan Ahli Hukum Perseroan Terbatas, Dian Purnama. Dalam keterangannya, Dian mengakui bahwa pembentukan PT LEB sah sebagai badan hukum berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM. Namun, ia menilai PT LEB tidak sah menerima dana PI 10 persen karena dianggap melanggar ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Ketika tim advokat menanyakan pasal atau ketentuan spesifik mana yang dilanggar serta kewenangannya dalam menilai SK Persetujuan Menteri ESDM, ahli menuturkan bahwa hal tersebut berada di luar kapasitasnya sebagai ahli perseroan dan merupakan ranah ahli migas.

"Keterangan para ahli yang pernah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah diuji di persidangan ternyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maupun Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Lagi pula, kewenangan untuk menguji dan membatalkan SK Persetujuan Menteri sebagai keputusan tata usaha negara berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan hingga kini tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan SK tersebut," jelas Ana.

Sebaliknya, Ahli Hukum Administrasi Negara, Riawan Tjandra, menerangkan bahwa seluruh proses administrasi dalam perkara ini telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menggarisbawahi bahwa seorang ahli tidak memiliki kapasitas untuk membatalkan atau menuturkan tidak sahnya suatu SK yang diterbitkan Menteri.

Terkait revisi Peraturan Daerah (Perda), Riawan menilai langkah yang diambil Arinal Djunaidi saat menjabat sebagai Orang nomor satu di Lampung merupakan tindakan yang wajar dan merupakan kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti perintah jabatan publik yang lebih tinggi demi memenuhi syarat tangguh pelaksanaan perjanjian pengalihan PI 10 persen di WK SES.

Hal ini sejalan dengan fakta persidangan dari keterangan pejabat SKK Migas dan Kementerian ESDM yang membenarkan penerbitan surat persetujuan pengalihan dana PI 10 persen kepada PT LEB.

"Berdasarkan rangkaian bukti dan kesaksian di persidangan, pihak kuasa hukum menggarisbawahi bahwa seluruh tahapan, mulai dari penunjukan PT Lampung Jasa Utama (LJU) sebagai penerima penawaran PI 10 persen, pembentukan PT LEB sebagai pengelola PI 10 persen, perjanjian pengalihan antara PHE OSES dan PT LEB, hingga terbit SK persetujuan Menteri ESDM telah terbukti sah secara hukum," tegas Ana.

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari