Monday, 23 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Ada Rekrutmen Kader Aslimas di Lampung, Ini Cara Daftar dan Syarat yang Harus Dipenuhi

21 November 2026 09:00 WIB
Oleh: Ahmad Fauzi
Dibaca: 6 kali
Bagikan:
Ada Rekrutmen Kader Aslimas di Lampung, Ini Cara Daftar dan Syarat yang Harus Dipenuhi
Foto: Radar Lampung

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

- Sebanyak 2.651 anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslimas) disiapkan menjadi kader Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) di seluruh desa di Provinsi Lampung.

Mereka tidak hanya bertugas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendeteksi dini berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

Program yang digagas melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kejaksaan, dan Aslimas tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan serta pelayanan hukum hingga tingkat desa.

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo, mengungkapkan setiap desa nantinya memiliki satu kader Masdarkum.

Para kader tersebut akan dibekali pelatihan hukum, kesadaran sosial, hingga kemampuan mendeteksi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

"Direncanakan akan ada 2.651 kader Masdarkum, artinya satu desa satu kader di seluruh Lampung. Mereka akan berkolaborasi dengan kejaksaan, Aslimas, dan pemerintah daerah masing-masing," kata Danang.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan usai Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Ruang Pusiban, Kantor Orang nomor satu di Lampung, Kamis sore, 19 November 2026.

Menurutnya, para kader tersebut nantinya menghimpun informasi aktual dari lingkungan masing-masing.

Informasi itu kemudian dikumpulkan bersama pemerintah daerah dan kejaksaan untuk dianalisis sebagai bahan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan.

Dengan pola tersebut, keberadaan Aslimas diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari perlindungan masyarakat.

Namun, organisasi tersebut juga diharapkan berperan sebagai penghubung informasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

"Tujuannya agar pemerintah daerah dan kejaksaan bisa memberikan *quick response*, bergerak cepat mengantisipasi dan mengambil langkah atas berbagai potensi masalah di wilayah masing-masing," jelasnya.

Danang memastikan program Masdarkum lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.

Dia mencontohkan informasi mengenai kerusakan fasilitas sekolah, seperti genteng roboh, dapat disampaikan melalui kader di desa.

Selanjutnya, pemerintah daerah bersama kejaksaan dapat menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengecek kondisi di lapangan.

Pemeriksaan juga mencakup penyaluran anggaran dan realisasi perbaikannya.

"Dengan adanya informasi yang langsung tertangkap di lapangan dan up-to-date di lingkungan sekitar, berbagai potensi masalah bisa diantisipasi lebih dini. Itulah tujuan utamanya," ujarnya.

Terkait rekrutmen, Danang menjelaskan kader Masdarkum berasal dari anggota Linmas maupun simpatisan yang telah terdaftar dalam Aslimas.

Calon kader akan mengikuti proses pendaftaran melalui aplikasi Masdarkum yang telah disiapkan.

Seleksi tidak dibuka secara umum.

Terdapat sebagian persyaratan, di antaranya berusia 18 hingga 45 tahun, memiliki kemampuan dasar teknologi informasi, serta merupakan warga Lampung yang berdomisili di desa tempat bertugas.

"Kami juga melakukan profiling terhadap pendaftar untuk menjaring 2.651 kader dari masing-masing desa," ungkapnya.

Selain memperkuat kesadaran hukum, program ini juga dirancang untuk menyentuh aspek kesejahteraan anggota Aslimas.

Kejaksaan mendorong keterlibatan sebagian BUMN dan BUMD untuk membuka akses pemberdayaan ekonomi bagi kader yang memenuhi persyaratan.

Di antaranya Bank Lampung melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), PNM dengan program Mekaar, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kami juga akan mengajak stakeholder dan BUMD lainnya untuk bersinergi bersama pemerintah daerah dan provinsi guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung," tandasnya.

Sementara itu, Orang nomor satu di Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan program Masdarkum merupakan salah satu upaya memperkuat pelayanan dan edukasi hukum hingga ke seluruh desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi Aslimas dengan jajaran Kejaksaan.

Melalui program tersebut, pemerintah memiliki harapan masyarakat semakin memahami hukum sekaligus memiliki ruang partisipasi dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya. (*)

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari