Tuesday, 17 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

849 PPPK Paruh Waktu Lampung Bakal Dialihkan ke Pusat, Ini Nasib Status Kepegawaian dan Gaji Mereka

17 November 2026 17:00 WIB
Oleh: Dewi Kartika
Dibaca: 3 kali
Bagikan:
849 PPPK Paruh Waktu Lampung Bakal Dialihkan ke Pusat, Ini Nasib Status Kepegawaian dan Gaji Mereka
Foto: Radar Lampung

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

- Sebanyak 849 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bakal dialihkan tanggung jawab penganggarannya kepada pemerintah pusat.

Jumlah tersebut terdiri dari 605 tenaga guru dan 224 tenaga teknis operasional.

Pengalihan ini masih dalam proses pembahasan, terutama menyangkut mekanisme penggajian dan pengaturan anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi menuturkan, PPPK yang masuk dalam skema pengalihan tersebut merupakan PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan.

Meski tanggung jawab anggarannya beralih ke pemerintah pusat, status kepegawaian mereka tetap sebagai PPPK.

"Status kepegawaiannya tetap PPPK. Untuk penuh waktu atau paruh waktu nanti pastinya. Tetapi skema penganggaran dan pertanggungjawabannya beralih ke pusat," kata Rendi, Selasa, 17 November 2026.

Dia menjelaskan, proses penataan masih dikoordinasikan bersama BKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengaturan anggaran pada tahun mendatang.

Di sisi lain, Pemprov Lampung masih memaksimalkan alokasi formasi CPNS dan PPPK tahun 2024.

Sementara itu, untuk seleksi CPNS berikutnya, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Informasinya saat ini masih berpusat di kementerian. Kita masih menunggu kebijakan apakah seleksi juga akan diadakan di tingkat daerah," ujarnya.

Rendi menyebutkan, jumlah ASN Pemprov Lampung saat ini mencapai 24.890 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 12.151 PNS dan 12.738 PPPK.

Sementara itu, terkait pegawai yang memasuki masa pensiun tahun ini, penghitungannya masih dikoordinasikan dengan BPKAD.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kemampuan belanja pegawai.

Menurutnya, sebagian besar pegawai yang pensiun berasal dari sektor pendidikan.

Sedangkan dari organisasi perangkat daerah teknis, jumlahnya relatif sedikit sehingga dampaknya terhadap kebutuhan formasi ASN secara keseluruhan tidak terlalu besar. (*)

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari