BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
infrastruktur dan pengembangan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Lampung sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa terus dilakukan percepatan.
Hingga 21 Mei 2026, tercatat sebanyak 617 unit gerai KDMP telah selesai dibangun 100 persen dan siap difungsikan yang tersebar di berbagai wilayah Lampung.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evie Fatmawati, mengungkapkan program KDMP saat ini sebenarnya sudah berjalan di 2.650 desa dan kelurahan.
Namun, sebagian besar koperasi masih memanfaatkan fasilitas sederhana seperti kantor desa maupun bangunan sewa untuk menjalankan aktivitas usaha.
"Selama ini koperasi Merah Putih sudah berjalan, hanya saja sebagian masih menggunakan fasilitas yang ada, seperti kantor desa atau menyewa tempat. Per 21 Mei 2026 yang sudh 100 persen gerai nya ada 617," kata Evie saat dimintai keterangan, Jum'at (22/5/2026).
Menurutnya, setelah infrastruktur dan pengembangan gerai selesai, seluruh aktivitas koperasi akan dipindahkan ke gedung permanen yang telah disiapkan pemerintah.
Gerai tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan koperasi, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
"Nanti mereka akan punya gerai, klinik, gudang, dan fasilitas pendukung lainnya. Bahkan akan ada mobil truk, satu unit pick-up, serta dua bentor untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat desa," ujarnya.
Evie menjelaskan, keberadaan KDMP juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah.
Salah satunya mendukung suplai bahan kebutuhan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, gerai KDMP juga membuka ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa untuk memasarkan produknya.
Produk-produk UMKM lokal nantinya dapat dititipkan dan dijual melalui gerai KDMP sehingga memperluas akses pasar bagi masyarakat desa.
"Produk UMKM bisa dititipkan juga di KDMP. Jadi koperasi ini memang diharapkan menjadi pusat ekonomi desa," jelasnya.
Meski demikian, infrastruktur dan pengembangan KDMP tidak lepas dari beragam tantangan, terutama keterbatasan lahan di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah tengah menyiapkan desain baru pada tahap kedua infrastruktur dan pengembangan gerai KDMP.
Desain terbaru tersebut nantinya lebih fleksibel dan tidak lagi mensyaratkan luas lahan mencapai 1.000 meter persegi. Konsep bangunan juga akan disesuaikan dengan kondisi lahan di masing-masing wilayah.
"Desain baru nanti tidak harus 1.000 meter persegi. Bisa dua lantai, misalnya gudang di bawah dan gerai di atas, sehingga menyesuaikan kondisi lahan di desa," ungkap Evie.
Dalam mendukung operasional dan pengembangan KDMP, Pemprov Lampung juga menyiapkan tim pendamping terpadu mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Sebanyak 34 pendamping koperasi tingkat provinsi telah disiapkan untuk membantu penguatan kelembagaan, tata kelola, hingga pengembangan bisnis koperasi.
Selain itu, terdapat 266 tenaga sarjana yang tergabung dalam Project Management Office (PMO) dan Business Assistant (BA) yang disebar di seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk mendukung pengembangan koperasi desa.
"Dengan pendampingan terpadu ini, kami memiliki harapan koperasi desa bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa," tutup Evie. (*)
