BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, masih berlangsung setelah memasuki hari ke-24 pada 18 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan menggunakan drone, sekitar 30 hektare area masih terindikasi terbakar atau mengeluarkan asap.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Orang nomor satu di Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terpadu, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas maupun berulang.
Penegasan itu disampaikan Mirza dalam rapat percepatan penanganan karhutla di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Senin (19/10/2026).
“Sampai musim hujan tiba, kondisi kita harus tetap siaga dan waspada. Penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Semangat kolaborasi harus kita dorong bersama TNI, Kepolisian, relawan, hingga masyarakat,” tegasnya.
Operasi penanganan karhutla di TNWK dimulai pada 25 September 2026. Hingga 18 Oktober, akumulasi luas area yang ditangani melalui jalur darat dan udara mencapai sekitar 315 hektare. Operasi ini melibatkan sekitar 350 personel dari berbagai instansi, termasuk BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, tim Satgas Darat TNWK, serta mitra swasta.
Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Dukungan helikopter dengan metode penyiraman air dari udara atau water bombing telah mencapai sedikitnya 923 kali penyiraman sejak awal operasi, dengan estimasi area yang terkena siraman sekitar 124 hektare. Sementara itu, penanganan melalui pemadaman darat secara akumulatif mencapai sekitar 192 hektare.
Pada 18 Oktober, empat tim darat dikerahkan untuk memantau kondisi menggunakan drone, memadamkan api di beragam titik, serta membuka akses menuju lokasi kebakaran. Hasil pemantauan drone pada pukul 17.00 WIB menunjukkan sekitar 30 hektare area masih terindikasi terbakar atau mengeluarkan asap.
Upaya pemadaman menghadapi beragam kendala, mulai dari vegetasi yang rapat, jarak sumber air sekitar 1,5 kilometer dari titik api, hingga keterbatasan peralatan dan logistik. Kondisi tersebut membuat petugas harus menyesuaikan strategi penanganan agar pemadaman berjalan efektif tanpa mengabaikan keselamatan personel.
Selain pemadaman darat dan udara, pemerintah juga mengupayakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11–13 Oktober 2026. acara tersebut diselenggarakan melalui tiga sortie penerbangan dengan penggunaan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl). Namun, penyemaian belum dapat dilanjutkan karena tidak tersedia awan potensial yang memenuhi persyaratan.
Di luar kawasan TNWK, penanganan juga dilakukan terhadap kebakaran lahan di ruas Gerbang Tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, pada 16 Oktober 2026. Api berhasil dikendalikan pada hari kejadian dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Berdasarkan laporan terakhir, kebakaran tersebut telah padam dan tidak lagi menimbulkan asap.
Mirza meminta pengawasan titik panas atau hotspot diperkuat untuk mempercepat deteksi dan penanganan kebakaran. Ia mengingatkan bahwa data satelit harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan karena titik panas tidak selalu menandakan kebakaran yang sedang berlangsung.
Pemanfaatan teknologi, termasuk drone dan drone termal, juga didorong untuk membantu petugas memantau lokasi yang sulit dijangkau. Data titik panas harian diminta disampaikan secara berjenjang hingga tingkat desa agar pemerintah daerah dan aparat setempat dapat segera melakukan langkah pencegahan.
Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri juga diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang berulang kali terdeteksi memiliki titik panas. Warga diimbau tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran baru.
“Pola hotspot harian sudah ada. Lakukan sosialisasi terus-menerus dan selalu ingatkan masyarakat untuk sama-sama menjaga Provinsi Lampung dan melapor,” kata Mirza.
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, BPBD Provinsi Lampung bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik diminta memperbarui informasi penanganan bencana setiap enam jam. Informasi tersebut harus memuat kondisi terkini, perkembangan pemadaman, serta konfirmasi apabila kebakaran telah berhasil dipadamkan.
“Informasikan secara publik secara berkala. Pak Kepala BPBD, setiap enam jam selalu buat rilis menjelaskan penanganan bencana. Apabila sudah selesai dan padam, kasih tahu juga agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya,” ujarnya.
Mirza menggarisbawahi keselamatan personel dan masyarakat harus menjadi prioritas selama penanganan berlangsung. Petugas diminta memperhatikan kondisi kesehatan saat bekerja, sedangkan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran diimbau menjauhi area berbahaya dan tidak berkerumun agar tidak mengganggu proses pemadaman.
