13 Tindak Pidana Masuk RUU Perampasan Aset, Ini Daftarnya

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar yang bisa dikenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Daftar tersebut mencakup tindak pidana korupsi hingga perdagangan orang.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebutkan, daftar tersebut merupakan hasil pencermatan terhadap masukan para ahli. Selain itu, juga perbandingan dengan aturan mengenai perampasan aset di sebagian negara.

"Terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini, Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini," kata Habiburokhman dalam keterangannya, dilansir Detikcom, Sabtu (29/8/2026).

Dia menyebutkan sebagian para ahli menyampaikan perlu adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup perampasan aset tanpa melalui putusan pidana. Pihaknya, juga telah melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait di sebagian negara.

"Para Ahli Hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi," katanya.

Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan ketentuan yang berlaku di sebagian negara. Di Selandia Baru, misalnya, perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang bersifat signifikan, diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun, dan memiliki nilai lebih dari NZ$30 ribu.

Sementara itu, sebagian negara seperti Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda juga memiliki ketentuan mengenai perampasan aset yang diterapkan terhadap tindak pidana tertentu atau kejahatan serius.

Habiburokhman menggarisbawahi pihaknya berkomitmen agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dapat berjalan efektif, proporsional, berkeadilan dan berkemanfaatan.

Ia menyebutkan masukan dari masyarakat dan para ahli akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU tersebut.

"Mencermati masukan tersebut, dalam penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset dalam undang-undang ini," ujarnya.

"Masukan dari masyarakat, seperti elemen masyarakat maupun para ahli menjadi tumpuan bagi Komisi III DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang yang partisipatif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara," imbuh dia.

Adapun 13 tindak pidana yang masuk dalam daftar tersebut adalah :