BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
10.845 pekerja di Kabupaten Tanggamus masih harus dijangkau untuk memenuhi target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2026.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus, mengingat sebagian besar pekerja, khususnya sektor informal, belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Berdasarkan data Universal Coverage Jamsostek (UCJ), jumlah pekerja yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Tanggamus baru mencapai 56.673 orang atau 18,48 persen.
Sementara target kepesertaan ditetapkan sebanyak 67.518 pekerja atau 22 persen. Artinya, pemerintah daerah masih harus mengejar kekurangan 10.845 peserta untuk memenuhi target perlindungan tersebut.
Di tengah rendahnya cakupan kepesertaan, Pemkab Tanggamus bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung, Rabu (18/11/2026).
Melalui pembiayaan APBD, sebanyak 6.456 pekerja rentan dari sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi telah memperoleh perlindungan.
Selain itu, terdapat 480 pekerja yang didaftarkan melalui program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan, sehingga total penerima manfaat dari kedua program mencapai 6.936 orang.
Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, mengungkapkan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko kehilangan sumber penghasilan akibat musibah.
Menurutnya, nelayan, petani, pedagang kecil, hingga pekerja transportasi merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian karena aktivitas pekerjaan mereka memiliki risiko cukup tinggi.
"Program ini diadakan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru dikarenakan hilangnya sumber penghasilan atau tulang punggung keluarga sebagai akibat dari musibah yang terjadi," tegas Saleh.
Saleh meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan, instansi, serta pemerintah pekon ikut berperan meningkatkan jumlah pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia memiliki harapan cakupan perlindungan terus bertambah, terutama pada 2027, sehingga semakin banyak pekerja informal yang memperoleh jaminan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
"Kami memiliki harapan jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan ini terus meningkat pada 2027. Seluruh pemangku kepentingan harus ikut berpartisipasi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu, Faisal Yamani, menjelaskan pekerja rentan merupakan kelompok bukan penerima upah (BPU) yang umumnya bekerja di sektor informal, seperti nelayan, petani, pengemudi ojek, sopir angkutan umum, tukang becak, pedagang kaki lima, hingga pelaku UMKM.
Melalui program tersebut, mereka mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja dan santunan bagi ahli waris sesuai ketentuan.
"Apabila peserta mengalami musibah kecelakaan kerja, pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter," kata Faisal.
Ia menyebut Tanggamus menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang menjalankan inovasi perlindungan pekerja rentan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan bagi pekerja informal yang memiliki keterbatasan kemampuan membayar iuran secara mandiri.
Dengan cakupan kepesertaan yang baru mencapai 18,48 persen, perluasan perlindungan pekerja masih menjadi tantangan besar bagi Pemkab Tanggamus.
Program yang telah diluncurkan diharapkan tidak berhenti pada penambahan jumlah peserta, tetapi benar-benar mampu memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.
Sebab, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian, kecelakaan kerja bukan hanya ancaman terhadap keselamatan, melainkan juga dapat menghilangkan sumber nafkah seluruh anggota keluarga.